BANDA ACEH — Di balik angka triliunan rupiah yang kini mulai mengalir untuk memulihkan kawasan tengah Aceh pascabencana hidrometeorologi, terdapat kerja panjang yang nyaris tak terlihat publik. Berbulan-bulan setelah banjir dan longsor memporak-porandakan permukiman, jalan, jembatan, hingga mata pencaharian masyarakat, satu demi satu komitmen pemerintah pusat mulai berubah menjadi keputusan nyata.
Puncaknya, pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Rp1,612 triliun khusus untuk Kabupaten Gayo Lues pada 2026. Dana tersebut akan digunakan membangun 2.454 unit hunian tetap (huntap) pada tahap pertama, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memulihkan berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Namun, kisah pemulihan ini bukan sekadar tentang besarnya anggaran. Ini adalah cerita tentang bagaimana koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat dibangun secara konsisten hingga menghasilkan keputusan yang kini mulai dirasakan warga.
Di jantung proses tersebut, nama Safrizal ZA menjadi figur yang paling sering hadir. Bukan hanya memimpin rapat di Jakarta, tetapi turun langsung ke lokasi terdampak, memastikan setiap persoalan di lapangan diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Selama beberapa bulan terakhir, Safrizal bersama tim Satgas PRR menjadi penghubung utama antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, dan sedikitnya sepuluh kementerian yang dilibatkan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasilnya, pemerintah pusat menyiapkan total Rp3,79 triliun untuk pemulihan tiga kabupaten terdampak, yakni Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Pendekatan yang digunakan tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik. Satgas PRR menyusun pemulihan berdasarkan 13 indikator, mulai dari pembangunan rumah, infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Negara Hadir Melalui Rumah Baru
Bagi masyarakat Gayo Lues, pembangunan 2.454 huntap menjadi simbol paling nyata kehadiran negara.
Ribuan keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh hunian permanen yang dibangun sesuai standar keamanan terhadap bencana. Tahap pertama ini mencakup lebih dari 40 persen kebutuhan rumah korban, sedangkan sisanya dijadwalkan selesai pada 2027.
Alokasi terbesar diarahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp757,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar, sementara Rp706,5 miliar dialokasikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan huntap.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyebut keputusan tersebut sebagai bukti nyata bahwa pemerintah pusat tidak meninggalkan masyarakat yang sedang menghadapi musibah.
Menurutnya, koordinasi intensif yang dilakukan bersama Satgas PRR selama ini akhirnya membuahkan hasil dalam bentuk dukungan anggaran yang sangat besar bagi percepatan kebangkitan daerah.
Dari Enang-Enang, Sebuah Model Pemulihan
Jika Gayo Lues memperoleh kabar baik melalui pembangunan huntap, maka di Bener Meriah perhatian pemerintah tertuju pada persoalan konektivitas.
Ketika Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian datang meninjau langsung Jembatan Enang-Enang, Safrizal turut mendampingi seluruh rangkaian kunjungan tersebut.
Jembatan yang sebelumnya dibangun secara swadaya masyarakat menjadi simbol kuat kolaborasi antara warga dan pemerintah.
Hasil peninjauan menghasilkan tiga keputusan strategis: penguatan jembatan agar tetap aman digunakan, percepatan pembangunan jalan alternatif Wer Lah beserta dua jembatan permanen, serta persiapan pembangunan jembatan bentang panjang sebagai solusi permanen.
Bagi Satgas PRR, pembangunan itu bukan sekadar proyek konstruksi.
Konektivitas berarti memastikan hasil pertanian tetap dapat dipasarkan, anak-anak tetap bersekolah, layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat, dan roda ekonomi tidak berhenti akibat putusnya akses transportasi.
Pemulihan yang Tidak Berhenti di Atas Kertas
Kehadiran Safrizal ZA di Aceh selama beberapa bulan terakhir menunjukkan pola kerja yang berbeda dibanding penanganan bencana pada masa lalu.
Rapat koordinasi tidak berhenti di ruang pertemuan. Setelah rapat, tim langsung turun meninjau lokasi, berdialog dengan masyarakat, mengevaluasi kebutuhan teknis, lalu membawa hasilnya kembali ke pemerintah pusat.
Model kerja inilah yang mempercepat sinkronisasi antara kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Saat rapat koordinasi di Pendopo Bupati Bener Meriah, pemerintah pusat juga menyerahkan bantuan berupa mobil tangki air dan peralatan dapur lapangan sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi situasi darurat.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi dipandang bukan hanya sebagai pembangunan pascabencana, tetapi juga investasi untuk meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi bencana di masa depan.
Membangun Kepercayaan
Pemulihan pascabencana selalu membutuhkan lebih dari sekadar anggaran.
Ia membutuhkan kepercayaan masyarakat bahwa negara benar-benar hadir.
Dalam konteks itulah peran Satgas PRR menjadi penting. Melalui koordinasi lintas kementerian, pendampingan pemerintah daerah, serta kehadiran langsung di lapangan, Safrizal ZA berupaya memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan berubah menjadi rumah yang dapat dihuni, jalan yang dapat dilalui, dan jembatan yang kembali menghubungkan kehidupan masyarakat.
Bagi Aceh, keberhasilan rehabilitasi kawasan Gayo bukan hanya soal membangun kembali apa yang rusak. Lebih dari itu, ia menjadi ujian kemampuan negara menghadirkan tata kelola pemulihan yang cepat, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.
Jika seluruh program berjalan sesuai rencana, maka Rp3,79 triliun yang kini digelontorkan pemerintah pusat bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan fondasi awal bagi kebangkitan kawasan tengah Aceh yang lebih tangguh, lebih aman, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa mendatang.(*)
