Oleh : Hamdan Budiman*
Hari ini, bencana ekologis kembali melanda Aceh dan Sumatra. Banjir bandang, longsor, hancurnya permukiman, lumpuhnya jalur darat, dan terisolasinya ribuan warga menjadi pemandangan sehari-hari. Jalan putus, jembatan runtuh, daerah aliran sungai tak lagi mampu menahan air. Dalam situasi genting seperti ini, waktu adalah nyawa. Logistik, obat-obatan, tenaga medis, dan evakuasi seharusnya bergerak secepat mungkin.
Namun yang tampak justru kehati-hatian berlebihan, pembatasan, bahkan resistensi terhadap keterlibatan internasional. Bantuan asing diperlakukan sebagai isu kedaulatan, bukan sebagai instrumen penyelamatan manusia. Di tengah penderitaan rakyat, wacana harga diri negara dan kecurigaan geopolitik kembali diangkat, seolah-olah nyawa bisa menunggu sampai prosedur sempurna.
Padahal sejarah—baik sejarah dunia maupun sejarah Aceh sendiri—telah memberi pelajaran yang sangat jelas.
Tahun 1948, Uni Soviet menutup seluruh akses darat menuju Berlin Barat. Tidak ada truk, tidak ada kereta api, tidak ada kapal. Jutaan penduduk terperangkap dan terancam kelaparan. Kota itu berada di ambang bencana kemanusiaan besar.
Amerika Serikat dan Inggris tidak berlama-lama berdebat soal gengsi politik. Mereka memilih bertindak. Maka dilaksanakanlah Berlin Airlift, sebuah jembatan udara yang beroperasi siang dan malam. Pesawat demi pesawat mendarat membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Operasi ini menjadi operasi logistik udara terbesar yang pernah dikenal dunia, sekaligus simbol bahwa kemanusiaan bisa mengalahkan kebuntuan politik.
Pelajaran itu terbukti relevan di Aceh, pada 2004.
Ketika tsunami menghantam, Banda Aceh, Calang, dan Meulaboh hancur total. Jalanan berubah menjadi lautan, jembatan lenyap, pelabuhan lumpuh. Bantuan darat mustahil masuk. Indonesia berada dalam situasi darurat absolut.
Tanpa ragu, Indonesia dan dunia melaksanakan Emergency Airlift Operation (EAO), operasi militer-kemanusiaan yang secara sadar mengambil pelajaran dari Berlin Airlift. Fokusnya satu: menyelamatkan nyawa secepat mungkin.
Bandara Sultan Iskandar Muda lumpuh. Sistem Air Traffic Control (ATC) rusak berat. Singapura langsung mengirim ATC Mobile, yang berfungsi sempurna mengatur lalu lintas udara Aceh yang sangat padat. Negara tetangga itu juga mengerahkan enam helikopter Chinook (Boeing CH-47), tulang punggung angkutan logistik berat untuk daerah terisolasi.
Malaysia mengirim CN-235 dan helikopter Sikorsky S-61 Nuri. Amerika Serikat mengerahkan Sikorsky SH-60 Seahawk, merawat korban di kapal induk USS Abraham Lincoln. Inggris menghadirkan Boeing C-17 Globemaster III. Rusia mengirim Ilyushin Il-76, Antonov An-125, helikopter Mi-8 dan Mi-17, lengkap dengan rumah sakit lapangan dan ruang operasi. Helikopter Rusia pula yang mengangkut generator listrik ke Simeulue, menghidupkan kembali pulau yang terisolasi.
Tidak ada kecurigaan bahwa asing ingin melemahkan Indonesia. Tidak ada kegaduhan soal harga diri. Tidak ada paranoia bahwa menerima bantuan berarti kehilangan kedaulatan. Yang ada hanya satu kesadaran bersama: manusia harus diselamatkan.
Aceh pulih relatif cepat bukan karena keajaiban, tetapi karena keterbukaan, kerja sama, dan keberanian untuk mengutamakan nyawa di atas ego.
Berlin Airlift dan EAO Aceh adalah dua penanda sejarah. Keduanya menunjukkan bahwa dalam bencana ekologis dan kemanusiaan, langit seharusnya dibuka, bukan ditutup. Bantuan seharusnya dipercepat, bukan dicurigai.
Harga diri bangsa tidak runtuh karena menerima pertolongan. Ia runtuh justru ketika negara membiarkan rakyatnya bertahan sendirian di tengah bencana.
“Sejarah sudah bicara. Tinggal apakah kita mau mendengarkan—atau mengulang kesalahan dengan kesombongan yang sama. Jangan busuk hati. Jangan megalomania”, tulis Munawar Liza dalam akun Facebooknya.[]
- Jurnalis tinggal di Banda Aceh