BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam seluruh proses pemulihan infrastruktur di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.
Penegasan tersebut disampaikan Safrizal menyikapi dinamika di lapangan terkait pemberlakuan pembatasan kendaraan bertonase besar yang melintasi Jembatan Enang-Enang. Kebijakan itu diambil setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor sempat memutus total jalur nasional Bireuen–Takengon beberapa waktu lalu.
Menurut Safrizal, keputusan mempertahankan operasional jembatan dengan pembatasan kendaraan berat merupakan langkah mitigasi yang harus ditempuh demi menjaga keselamatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi di kawasan Gayo tetap berjalan.
“Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya kita memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, tetapi membatasi kendaraan berat untuk sementara waktu adalah langkah taktis demi menyelamatkan nyawa. Kita tidak boleh lalai atau berkompromi dengan risiko saat proses mitigasi sedang berjalan,” tegas Safrizal.
Ia menjelaskan, Satgas PRR Aceh telah menginstruksikan percepatan penguatan struktur jembatan sebagai solusi teknis jangka menengah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembatasan tonase, sembari menunggu pembangunan jembatan permanen yang telah diprogramkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh pada 2027.
Safrizal juga menyoroti tingginya kepedulian masyarakat yang secara swadaya bergotong royong membuka akses alternatif setelah bencana. Menurutnya, semangat tersebut merupakan modal sosial yang harus diapresiasi, namun tetap perlu didampingi dengan informasi dan kajian teknis agar tidak menimbulkan risiko baru.
“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” katanya.
Untuk itu, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh kini memfasilitasi koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, serta tokoh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Dalam forum tersebut, Safrizal mendorong dua langkah strategis.
Pertama, memperkuat keterbukaan informasi publik. Ia meminta BPJN Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah secara berkala menyampaikan perkembangan kajian teknis, progres penguatan struktur jembatan, hingga tahapan pembangunan permanen kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghilangkan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Kedua, Safrizal mengusulkan agar jalur alternatif hasil swadaya masyarakat dapat dimanfaatkan secara terbatas apabila hasil kajian teknis BPJN menyatakan akses tersebut aman digunakan. Jalur tersebut dinilai dapat membantu mobilitas kendaraan ringan dan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat selama proses rehabilitasi berlangsung.
“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” katanya.
Safrizal menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara tentang membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, kolaborasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan yang mengutamakan keselamatan.
Langkah-langkah yang ditempuh Satgas PRR Aceh tersebut sekaligus memperlihatkan peran aktif pemerintah dalam menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan Enang-Enang dapat berlangsung lebih cepat, terukur, serta tetap menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi.[]
