BANDA ACEH – Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, meminta seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota di Aceh mempercepat penyerapan dana stimulan rumah sekaligus mengakselerasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Instruksi tersebut disampaikan menyusul masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana di Aceh yang akan berakhir pada 30 Juli 2026, sehingga seluruh program rehabilitasi dituntut mencapai target sesuai jadwal.
Safrizal menegaskan, tidak boleh lagi ada keterlambatan dalam proses pencairan bantuan maupun pembangunan rumah permanen bagi korban bencana.
“Saya minta seluruh jajaran BPBD segera mengakselerasi penyerapan dana dan mempercepat progres Huntap. Hindari penundaan lagi, dan lakukan jemput bola agar hak masyarakat terpenuhi tepat waktu,” tegas Safrizal ZA, Rabu (15/7).
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan serapan anggaran, tetapi juga menyangkut kepastian masyarakat memperoleh haknya untuk kembali memiliki hunian yang aman dan layak.
Penyaluran Stimulan Capai Rp653,7 Miliar
Berdasarkan data Satgas PRR per 14 Juli 2026, BNPB telah menyalurkan bantuan stimulan kepada BPBD di Aceh dengan total transfer mencapai Rp653,7 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp570,03 miliar telah masuk ke rekening masyarakat penerima manfaat. Sementara realisasi belanja di seluruh wilayah Provinsi Aceh telah mencapai Rp240.576.246.500.
Capaian tersebut menunjukkan proses penyaluran terus berjalan, meski tingkat pemanfaatannya masih bervariasi di masing-masing daerah.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan realisasi belanja tertinggi, yakni mencapai Rp140,9 miliar, mencerminkan percepatan pelaksanaan program rehabilitasi di lapangan.
Sebaliknya, Kabupaten Gayo Lues masih mencatat realisasi belanja terendah di Aceh, sehingga menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari Satgas PRR untuk didorong percepatannya.
Pembangunan Huntap Terus Dikebut
Selain percepatan dana stimulan, pembangunan Hunian Tetap bagi korban dengan kategori rumah rusak berat juga terus menjadi fokus pemerintah.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penyelesaian 12.671 unit Huntap di Aceh. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 398 unit masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 85 unit telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat.
Safrizal menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja lebih cepat agar target pemulihan dapat dicapai sebelum berakhirnya masa transisi.
“Pembangunan Huntap merupakan prioritas utama karena menyangkut kepastian tempat tinggal masyarakat. Kita ingin seluruh proses berjalan tepat waktu sehingga masyarakat dapat segera menempati rumah yang layak dan memulai kembali kehidupan mereka,” ujarnya.
Satgas PRR berharap sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, BPBD, serta seluruh pihak terkait dapat terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh berjalan optimal serta seluruh hak masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesuai target. (*)
