BANDA ACEH – Angka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh terus menunjukkan nilai fantastis. Dalam satu tahun, miliaran hingga triliunan rupiah pembiayaan mengalir melalui perbankan untuk mendukung usaha masyarakat.
Namun di balik besarnya angka tersebut, sebuah pertanyaan mulai mengemuka di Banda Aceh: mengapa pengangguran masih tinggi, sementara pembiayaan usaha terus digelontorkan?
Pertanyaan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRK Banda Aceh pada Jumat, 7 Maret 2026. Forum tersebut membahas tantangan ketenagakerjaan, daya saing generasi muda, hingga efektivitas pembiayaan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, secara terbuka menyoroti persoalan tersebut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, Bank Aceh Syariah menyalurkan KUR sekitar Rp1,5 triliun ke seluruh Aceh. Sementara Bank Syariah Indonesia atau BSI menyalurkan pembiayaan KUR hingga Rp3 triliun.
Nilainya besar. Bahkan sangat besar untuk ukuran daerah dengan ekonomi yang masih ditopang sektor jasa dan usaha kecil.
Tetapi bagi Irwansyah, angka itu belum sepenuhnya terasa dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Banda Aceh.
“Kalau pembiayaan sudah mencapai triliunan rupiah, maka seharusnya ada dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha dan pengurangan pengangguran,” ujarnya dalam forum tersebut.
UMKM Tumbuh, Tapi Banyak yang Jalan di Tempat
Di sudut-sudut Kota Banda Aceh, UMKM memang tumbuh hampir di setiap lini. Kedai kopi baru bermunculan, usaha kuliner rumahan berkembang, bisnis fesyen lokal mulai naik, hingga jasa digital perlahan muncul digerakkan generasi muda.
Namun banyak usaha masih berada di level mikro yang sulit berkembang lebih jauh.
Sebagian pelaku usaha bertahan hanya untuk menjaga arus kas tetap hidup. Ada yang mampu berjalan satu hingga dua tahun, tetapi tidak sedikit pula yang berhenti di tengah jalan akibat pasar terbatas, minim pendampingan, atau lemahnya manajemen usaha.
Menurut Irwansyah, kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan saja tidak cukup. UMKM membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar mampu naik kelas.
Banda Aceh, kata dia, selama ini dikenal sebagai kota jasa dan kota UMKM. Karena itu, sektor ekonomi kreatif juga perlu mulai mendapatkan perhatian serius dalam skema pembiayaan.
“Pembiayaan juga perlu diarahkan ke sektor kreatif, seperti konten kreator, jasa perfilman, serta berbagai usaha kreatif lainnya yang memiliki potensi berkembang,” katanya.
Pernyataan itu menjadi menarik karena menunjukkan adanya perubahan lanskap ekonomi di Banda Aceh. Anak muda kini tidak lagi hanya bercita-cita menjadi pegawai negeri atau pekerja kantoran. Sebagian mulai membangun usaha berbasis digital, multimedia, hingga industri kreatif.
Namun sektor ini masih sering dipandang sebelah mata dalam akses pembiayaan.
Ribuan Lulusan Baru, Lapangan Kerja Tetap Terbatas
Di sisi lain, Banda Aceh juga menghadapi tekanan dari bertambahnya lulusan perguruan tinggi setiap tahun.
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Aceh (BPVP) Aceh, Rahmad Faisal, menyebutkan lembaganya saat ini memiliki 12 jurusan pelatihan kerja, mulai dari pengelasan, barista, hingga tata boga dan pembuatan kue.
Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.
Tetapi tantangan terbesar muncul setelah pelatihan selesai.
Menurut catatan BPVP, hanya sebagian lulusan yang berhasil terserap ke dunia kerja. Sebagian lainnya belum diketahui perkembangan kariernya.
Fenomena ini memperlihatkan persoalan klasik ketenagakerjaan di Aceh: pelatihan tersedia, lulusan terus bertambah, tetapi lapangan kerja tumbuh lebih lambat.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, menilai generasi muda Banda Aceh sebenarnya memiliki potensi besar. Mereka cepat mengakses informasi dan mengikuti perkembangan tren global.
Namun menurutnya, generasi muda saat ini juga menghadapi tantangan dalam konsistensi dan ketahanan menghadapi proses panjang dunia kerja.
“Gen Z memiliki akses informasi luas, tetapi sering kali tidak mendalami secara detail sehingga mudah merasa bosan dalam dunia kerja maupun usaha,” ujarnya.
Persoalan SDM Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Masalah kualitas sumber daya manusia juga diakui para pelaku usaha sendiri.
Sejumlah pengusaha di sektor perhotelan dan jasa mengeluhkan masih rendahnya kualitas pelayanan sebagian tenaga kerja muda. Tantangan tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga loyalitas, etos kerja, hingga kemampuan hospitality.
Bahkan hal sederhana seperti membiasakan senyum kepada pelanggan masih dianggap menjadi tantangan tersendiri.
Padahal di kota jasa seperti Banda Aceh, pelayanan menjadi salah satu wajah utama ekonomi.
Tanpa SDM yang kuat, pembiayaan besar sekalipun dikhawatirkan hanya akan berputar tanpa menciptakan dampak ekonomi jangka panjang.
Banda Aceh di Persimpangan
Diskusi di DPRK Banda Aceh itu memperlihatkan satu hal penting: persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggelontorkan dana pembiayaan.
Ada mata rantai lain yang harus diperkuat, mulai dari pendidikan vokasi, pendampingan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, hingga pembentukan karakter tenaga kerja muda.
Setiap tahun ribuan lulusan baru lahir dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh. Tetapi jika pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi, maka tekanan sosial dan ekonomi akan terus meningkat.
“Jika tidak ada upaya yang lebih serius dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, maka angka pengangguran dikhawatirkan akan terus meningkat,” kata Irwansyah.
Di tengah triliunan rupiah KUR yang terus mengalir, Banda Aceh kini menghadapi tantangan yang lebih besar: memastikan uang yang beredar benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan penyaluran perbankan.[]