KoranAceh.Net | Medan — Di tengah menguatnya narasi bahwa Aceh hanya “dibolehkan” menerima bantuan kemanusiaan melalui jalur tertentu, Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan diplomatik dengan Konsul Amerika Serikat untuk Sumatra, Lisa Podolny, guna membahas penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam jamuan makan malam diplomatik di Medan, Senin (22/12/2025), dan menjadi bagian dari komunikasi kemanusiaan lintas negara terkait krisis ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa pertemuan ini dilakukan setelah Wali Nanggroe meninjau langsung Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah akibat banjir dan longsor. Dalam kunjungan tersebut, Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq.
Menurut Zulfikar, salah satu fokus utama pembahasan adalah penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya akses terhadap air minum bersih yang semakin terbatas pascabencana.
“Wali Nanggroe menekankan bahwa banyak sumber air warga tercemar akibat banjir. Tanpa intervensi cepat, kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis kesehatan lanjutan,” ujar Zulfikar.
Dalam pertemuan itu, Konsul AS Lisa Podolny—yang mulai bertugas di Medan sejak Juli 2025—menyampaikan simpati dan duka mendalam atas nama Pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat kepada para korban banjir dan tanah longsor di Aceh serta wilayah Sumatra lainnya.
Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi atas solidaritas internasional tersebut. Ia menegaskan bahwa empati dan perhatian komunitas global memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh yang masih menghadapi kehilangan, pengungsian, serta kerusakan lingkungan akibat bencana.
“Air bersih adalah kebutuhan kemanusiaan yang mendasar sekaligus fondasi pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana,” tegas Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut.
Selain isu air bersih, pertemuan juga membahas peluang kerja sama konkret di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Ketiga sektor tersebut dinilai semakin strategis dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi bencana yang frekuensinya meningkat seiring dampak perubahan iklim.
Pertemuan ini menegaskan peran Lembaga Wali Nanggroe dalam menjaga komunikasi kemanusiaan dan diplomasi non-formal, sekaligus membuka ruang kerja sama internasional yang berorientasi pada pemulihan berkelanjutan masyarakat Aceh. []
