FEATURE NEWS | KoranAceh.Net – Di saat Aceh masih bergelap-gelap tanpa listrik, warga terjebak banjir berhari-hari, dan anak-anak mengantre logistik di balai desa yang lembap, sebuah kabar dari panggung internasional mengguncang layar ponsel warga Indonesia.
Di Belém, Brasil — pada forum COP30 Amazonia — Indonesia disebut turut “menggelontorkan” Rp16,7 triliun untuk mendukung pemulihan hutan tropis dunia melalui program Tropical Forests Forever Facility (TFFF). Angka yang fantastis. Angka yang, bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terasa seperti mimpi buruk saat kebutuhan dasar sendiri masih sulit dipenuhi.
Bagi para pembaca di pedalaman Gayo atau warga pesisir Aceh yang sedang memompa air dari rumah yang masih penuh lumpur, kabar ini seperti tamparan: kenapa dana sebesar itu diarahkan keluar negeri, sementara negeri sendiri sedang berjuang menghadapi bencana ekologis dan sosial yang akut?
Dari Belém ke Banda Aceh: Jarak Emosi yang Melebar
Di podium COP30, delegasi Indonesia tampil percaya diri. Mereka berbicara tentang solidaritas global, tentang komitmen Indonesia dalam melindungi paru-paru dunia, dan tentang pentingnya kerja sama antarnegara tropis dalam menghadapi krisis iklim global.
Namun ribuan kilometer dari Brasil, realitas di tanah air tidak semewah narasi panggung konferensi.
- Aceh terendam banjir berulang,
- jalan provinsi longsong di puluhan titik,
- mayat lama terseret arus dari tebing sungai yang jebol,
- suplai listrik mati lebih dari seminggu,
- rumah-rumah warga hancur,
- akses logistik terputus.
“Kalau Rp16,7 triliun itu diarahkan ke Aceh atau ke daerah bencana lain, mungkin nasib kami tidak seburuk ini,” kata seorang relawan yang telah sepuluh hari memikul beras dan susu bayi ke daerah terisolasi. Suaranya berat, kelelahan jelas.
Narasi ini mempertegas jurang antara diplomasi global dan kenyataan domestik.
Komitmen atau Realisasi? Kebingungan Publik yang Wajar
Feature ini menemukan bahwa:
- Sebagian besar media menulis angka US$1 miliar (setara Rp16,7 triliun) sebagai komitmen Indonesia untuk TFFF.
- Namun, belum ada dokumen resmi pemerintah yang menjelaskan apakah dana tersebut berupa:
- komitmen verbal,
- kontribusi bertahap,
- dana dari sektor swasta,
- kredit karbon,
- atau benar-benar pengeluaran APBN langsung.
Ambiguitas inilah yang menimbulkan kebingungan — dan kemarahan publik.
Pada skala politik domestik, pertanyaan itu sederhana: Apakah Rp16,7 triliun itu sudah disahkan dalam APBN? Apakah itu dana rakyat, atau komitmen diplomatik yang sifatnya belum final?
Sampai kini, belum ada penjelasan yang diterbitkan secara lengkap dan transparan oleh pemerintah.
Para Pengkritik: “Ini Soal Prioritas, Bukan Soal Anti-Brasil”
Para analis lingkungan yang diwawancarai menggarisbawahi masalah prioritas.
Indonesia adalah negara yang juga mengalami kerusakan hutan tropis, deforestasi gambut, dan krisis ekologis yang kompleks. Dari Riau hingga Papua, hutan yang hilang tidak kalah dramatisnya dibanding Amazon.
“Kalau niatnya menyelamatkan hutan tropis dunia, mulai dari hutan sendiri terlebih dahulu,” ujar seorang akademisi kehutanan di Banda Aceh.
Di media sosial, reaksi publik jauh lebih keras. Kata-kata seperti “pemborosan”, “tidak berpihak pada rakyat”, dan “politik pencitraan internasional” muncul di ratusan komentar warganet.
Bagi warga di daerah bencana, logika itu sangat sederhana: kenapa membantu hutan negara lain saat rumah sendiri sedang tenggelam?
Pemerintah: Diplomasi Iklim Adalah Investasi Jangka Panjang
Di sisi lain, pejabat Indonesia dan kelompok pendukung kebijakan itu berargumen bahwa kontribusi pada TFFF adalah strategi:
- memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin negara tropis,
- meningkatkan nilai tawar dalam negosiasi perdagangan karbon,
- serta memastikan akses pendanaan iklim global ke Indonesia.
“Ini bukan ‘menghibahkan uang’, tetapi ‘mengunci kursi Indonesia di meja perundingan global’,” kata seorang pejabat senior di Kementerian Lingkungan Hidup.
Tetapi, bagi sebagian besar rakyat, nalar diplomatik seperti itu tidak mampu menghapus fakta bahwa bencana dalam negeri sedang terjadi di depan mata.
Di Tengah Krisis Aceh, Simbol Diplomasi Terasa Pahit
Apa pun narasi pemerintah, persepsi publik sedang terbentuk dari realitas di lapangan:
- rakyat terendam lumpur,
- listrik padam berhari-hari,
- logistik tersendat,
- jalan rusak,
- dan negara terlihat lambat merespons.
Pada saat bersamaan, kabar “Rp16,7 triliun ke Brasil” mengalir ke beranda ponsel.
Di Aceh, itu terasa seperti kemewahan yang tidak pantas. Seorang tokoh adat Gayo berkata lirih: “Bukan kami anti-Brasil. Kami hanya berharap negara ini menyayangi rakyatnya dulu.”
Penutup: Transparansi Publik, Bukan Sekadar Diplomasi Global
Feature ini menyimpulkan bahwa bukan hanya jumlah uangnya yang dipersoalkan publik, tetapi minimnya transparansi, buruknya komunikasi, dan jauhnya jarak antara panggung diplomasi dengan realita rakyat.
Dalam negara yang sedang menghadapi bencana ekologis serius, kebijakan seperti ini menuntut:
- penjelasan resmi,
- dokumen anggaran yang jelas,
- mekanisme audit,
- serta evaluasi publik.
Karena dana sebesar itu — bahkan jika masih sekadar komitmen — tetap merupakan beban moral dan politik negara.
Rakyat membutuhkan informasi, bukan kejutan. Rakyat membutuhkan keadilan, bukan sekadar narasi solidaritas global. Dan yang paling penting: rakyat membutuhkan negara yang hadir, sebelum negara tampil gagah di luar negeri.[]