Pemerintah tepis anggapan penanganan bencana Sumatra lambat. Seskab Teddy tegaskan mobilisasi nasional dan dana pusat terus berjalan tanpa perlu status bencana nasional.
koranaceh.net | Jakarta – Pemerintah pusat menepis penilaian sejumlah pihak yang menyebut penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan lambat. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, sejak hari pertama bencana, negara telah mengerahkan penanganan berskala nasional, meski tanpa penetapan status bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), merespons kritik publik terkait tempo respons pemerintah dan desakan agar bencana di tiga provinsi Sumatra tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional.
Baca Juga:
Hampir 2 Juta Jiwa Terdampak Bencana Aceh, DPR dan BNPB Dorong Eskalasi Nasional
Teddy menyebut, bencana dipicu hujan deras yang terjadi pada 24 hingga 26 November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kondisi terberat terjadi pada 25 dan 26 November. Menurut dia, pada fase awal itu, jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan Basarnas langsung bergerak ke lapangan.
“Sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana,” kata Teddy. Ia menekankan, kerja awal penanganan dilakukan tanpa pelibatan media. “Seluruh petugas di lapangan, di detik pertama, hari pertama, langsung bekerja. Tanpa kamera,” ujarnya.
Teddy menjelaskan, pada 26 November, Kepala BNPB Letjen Suharyanto tetap mengoordinasikan penanganan bencana di Sumatra meskipun pada hari yang sama masih berada di Lumajang, Jawa Timur, untuk menangani erupsi Gunung Semeru. Menurut Teddy, pada tanggal tersebut terjadi dua bencana besar secara bersamaan di dua wilayah berbeda.
“Puncaknya itu di 25 dan 26. Di tanggal 26, Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang, erupsi Semeru,” ujar Teddy. Ia menambahkan, unsur TNI, Polri, Basarnas, serta BNPB daerah tetap bekerja di lapangan sejak awal, meski tanpa sorotan publik.
Pada hari yang sama, 26 November, Presiden RI Prabowo Subianto, menurut Teddy, langsung melakukan koordinasi dengan kepala daerah terdampak. Prabowo menghubungi Gubernur Sumatera Utara serta sejumlah bupati di wilayah tersebut. “Bapak Presiden hari itu juga langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara. Beliau saat itu posisi di Bandara Kualanamu,” kata Teddy.
Selain berkoordinasi dengan kepala daerah, Prabowo juga memerintahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mengoordinasikan seluruh kekuatan nasional dalam penanganan bencana di Sumatra. “Di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Menko PMK mengoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” ujar Teddy.
Sehari setelahnya, pada 27 November, tuturnya, pemerintah pusat mengerahkan seluruh helikopter yang tersedia di Pulau Sumatra untuk bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Pada hari yang sama, helikopter dan pesawat yang berada di Pulau Jawa juga digerakkan menuju Sumatra.
Baca Juga:
Menteri PU Akui Kerusakan Infrastruktur di Aceh Paling Parah
Teddy menyebut, perjalanan helikopter dari Jawa ke Sumatra membutuhkan waktu sekitar 13 hingga 15 jam terbang. Sejumlah helikopter tersebut membawa bantuan logistik serta perangkat genset milik PLN untuk mendukung pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak.
“Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat genset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ,” kata Teddy.
Pada 28 November, empat pesawat dan 15 helikopter yang dikirim pemerintah telah tiba di wilayah terdampak. Baru setelah itu, Istana mengajak media untuk ikut ke lokasi bencana.
Ia menegaskan, seluruh pergerakan awal tersebut dilakukan tanpa liputan. Hingga kini, kata Teddy, total lebih dari 80 helikopter dan pesawat telah dikerahkan secara bertahap setiap hari. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, Basarnas, pemerintah, serta pihak swasta, termasuk Susi Air.
“Dan sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, gabungan swasta, dibantu Susi Air. Sampai sekarang. Setiap harinya,” ujarnya.
Status Bencana Nasional
Di tengah kritik mengenai kecepatan respons, Teddy juga menanggapi aspirasi agar banjir dan longsor di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menyatakan masih ada pihak-pihak yang terus mempersoalkan status tersebut, meskipun, menurutnya, pemerintah pusat telah melakukan penanganan berskala nasional sejak awal.
“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional,” kata Teddy.
Ia menegaskan, sejak 26 November, pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional di tiga provinsi tersebut, terlepas dari penetapan status bencana nasional. “Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” ujarnya.
Baca Juga:
Aceh–Sumatra dan Bencana Ekologis: Ketika Negara Gagal Membaca Akar Masalah
Teddy menyebut, lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan terlibat dalam penanganan bencana di Sumatra. Pada pekan pertama pascabencana, sekitar 26.000 personel telah diterjunkan, termasuk pasukan yang sebelumnya sudah berada di wilayah tersebut.
Ia juga menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, anggaran pusat tidak bisa digunakan. Menurut Teddy, Presiden Prabowo sejak awal telah memastikan seluruh penanganan dan pemulihan bencana Sumatra dibiayai menggunakan dana pusat.
“Katanya kalau tidak bencana nasional anggaran tidak dari pusat? Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” ucap Teddy.
Ia menyebut, sekitar Rp 60 triliun anggaran negara telah dan akan dikucurkan secara bertahap untuk penanganan dan pemulihan, termasuk pembangunan rumah sementara, hunian tetap, serta perbaikan fasilitas publik dan infrastruktur pemerintahan.
“Sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” katanya.
Selain anggaran tersebut, Teddy menuturkan, pemerintah pusat juga menyalurkan dana tunai langsung kepada kepala daerah. Sebanyak 52 bupati dan wali kota menerima dana untuk kebutuhan penanganan awal di wilayah masing-masing, dengan mekanisme pengajuan tambahan jika diperlukan. “Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan,” sambungnya.
Baca Juga:
BNPB Mulai Verifikasi Lahan Huntara di Aceh
Ia juga menepis anggapan bahwa sarana dan prasarana tidak akan dibantu pemerintah pusat tanpa status bencana nasional. Ia menyebut, lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter telah dikerahkan, serta sekitar 1.000 alat berat dari Kementerian PUPR dikirim dari berbagai daerah di Indonesia untuk membuka akses dan memulihkan infrastruktur.
Meski demikian, Teddy mengakui pemulihan memerlukan waktu. Ia menyebut banyak jembatan dan ruas jalan yang putus akibat bencana, sehingga perbaikan dilakukan secara bertahap. Ia mencontohkan pembangunan jembatan darurat yang dapat diselesaikan dalam waktu 7 hingga 10 hari. “Perlu waktu. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung,” ujarnya.
Teddy menegaskan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat masih terus bekerja di lapangan. Ia mengakui distribusi logistik dan pemulihan layanan dasar belum sepenuhnya tuntas. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk terus mendukung proses pemulihan yang masih berjalan.
“Ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus,” pungkasnya. []
