Masyarakat sipil Aceh mendesak penetapan status bencana nasional di Sumatra. Pemerintah diminta segera membuka akses bagi bantuan internasional.
koranaceh.net | Banda Aceh – Nada kemarahan dan kekecewaan mewarnai aksi sejumlah elemen masyarakat sipil Aceh yang secara terbuka menyatakan negara gagal dalam menangani banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional, menyusul meluasnya dampak kemanusiaan lintas provinsi.
Koordinator Aksi, Rahmad Maulidin, menyebut respons pemerintah sejauh ini tidak sebanding dengan besarnya penderitaan rakyat. Menurutnya, penanganan yang dilakukan tanpa status nasional telah membuat penanggulangan bencana berjalan lamban, terpecah, dan sarat prosedur.
Baca Juga:
Negara Dinilai Lamban, Elemen Sipil Aceh Gelar Konsolidasi Desak Masuknya Bantuan Internasional
“Kami sampaikan secara tegas kepada publik: negara gagal melindungi warganya dari banjir dan longsor di Sumatra. Presiden tidak bisa terus menonton dari jauh,” teriak Rahmad dalam orasinya.
Rahmad menegaskan, skala bencana yang melanda tiga provinsi sekaligus merupakan indikator kuat bahwa krisis ini telah melampaui kapasitas pemerintah daerah. Tanpa kepemimpinan langsung Presiden dan komando nasional, penanganan dinilai hanya bersifat simbolik.
“Ini bencana lintas wilayah, lintas nyawa, lintas penderitaan. Tanpa status nasional, negara sedang membiarkan rakyatnya berjuang sendiri,” ujarnya.
Massa aksi juga menuntut Presiden menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan seluruh instrumen negara, termasuk TNI, Polri, kementerian teknis, BUMN, dan lembaga terkait, dalam satu komando penanganan bencana. Mereka menilai absennya komando nasional memperlihatkan lemahnya kehadiran negara di saat krisis.
Tak hanya itu, masyarakat sipil mendesak refocusing besar-besaran APBN, dengan menghentikan sementara proyek-proyek non-prioritas demi pembiayaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak.
“Kalau APBN bisa digeser untuk proyek besar, mengapa tidak bisa digeser untuk menyelamatkan nyawa rakyat?” tegas Rahmad.
Baca Juga:
Elemen Sipil Desak Referendum, Pemerintah Dinilai Gantung Penetapan Status Bencana Nasional di Aceh
Dalam tuntutannya, massa juga menyerukan agar pemerintah menghentikan paranoia terhadap bantuan asing dan segera membuka pintu seluas-luasnya bagi komunitas internasional. Menurut mereka, menolak atau membatasi bantuan kemanusiaan sama saja dengan memperpanjang penderitaan korban.
“Ini bukan soal gengsi negara. Ini soal hidup dan mati,” kata Rahmad.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat bahwa bencana di Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, melainkan krisis kemanusiaan dan kegagalan tata kelola. Masyarakat sipil menegaskan, setiap keterlambatan keputusan politik akan dibayar mahal oleh rakyat di lapangan. []
