DPRA desak Komdigi blokir akun penyebar ujaran kebencian terhadap Aceh di medsos saat bencana guna cegah eskalasi konflik sosial.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Ruang digital Indonesia kini menghadapi ancaman polarisasi baru di tengah bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada pengujung 2025. Di saat jutaan warga mengungsi akibat banjir dan longsor, narasi provokatif dan ujaran kebencian yang menyasar identitas kedaerahan justru marak beredar di platform media sosial, khususnya TikTok.
Kondisi ini memicu respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menilai negara perlu hadir untuk mencegah eskalasi konflik sosial. Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muharuddin, mengidentifikasi adanya pergeseran sentimen negatif yang bersifat sistematis. Hal ini dinilai menyudutkan masyarakat Aceh yang sedang tertimpa musibah.
Baca Juga :
- Sawit Negara dan Bencana Ekologis Aceh Timur
- Bantuan, Negara, dan Krisis: Membaca Pertemuan Wali Nanggroe–Konsul AS dari Perspektif Ekonomi Politik
“Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Seharusnya kita semua seluruh masyarakat Indonesia berempati dan saling bahu-membahu membantu para korban yang sedang dilanda musibah,” ujar Tgk Muharuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025)
Menurut Muharuddin, konten yang beredar tidak hanya bersifat menghina, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan dan integrasi nasional. Ia menyoroti komentar-komentar yang mempertanyakan status Aceh sebagai bagian dari Indonesia serta tudingan miring mengenai pengelolaan bantuan bencana.
Politisi Partai Aceh ini merincikan beberapa bentuk ujaran kebencian tersebut, mulai dari keraguan atas rasa terima kasih warga Aceh terhadap bantuan pemerintah pusat hingga menuduh masyarakat Aceh sebagai pencuri lantaran isu hilangnya bantuan logistik 80 ton.
“Ada yang berkomentar ‘Ooo banjirnya di Aceh ya? kirain di Indonesia’. Ada juga yang berkomentar ‘Ngapain minta bantu Presiden Indonesia? Kan Negara Aceh Ada Presiden Sendiri’ serta tudingan korban bencana di Aceh tidak tahu berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan hanya membangga-banggakan bantuan internasional. Ini semuanya hoax yang menyudutkan Aceh,” ungkapnya mencontohkan konten provokatif yang beredar.
Menurutnya, sskalasi perang urat syaraf di media sosial ini dianggap memiliki konsekuensi serius bagi stabilitas keamanan. Muharuddin mengaitkan lambatnya penanganan bencana di daerah terisolir dengan meningkatnya sensitivitas warga Aceh terhadap narasi-narasi negatif tersebut. Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap fenomena ini dapat memantik kemarahan publik.
“Bisa saja karena perang di medsos ini dibiarkan, akan menimbulkan gejolak sosial lainnya. Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana Aceh,” tegasnya.
Baca Juga :
- Bantuan Internasional Non-Pemerintah Dibuka Terbatas, Distribusi Masih Tersendat
- Akses Darat Aceh Berangsur Dibuka, Jalur Tengah ke Bener Meriah–Aceh Tengah Masih Terbatas
Sebagai langkah konkret, DPRA mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan intervensi terhadap ruang digital. Tgk Muharuddin meminta pemerintah pusat mengambil tindakan tegas berupa pemblokiran akun-akun penyebar kebencian berbasis SARA (Suku, Ras, dan Agama). Secara internal, ia juga mendesak Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk melayangkan surat resmi kepada Komdigi.
Dalam keterangannya, Muharuddin juga mengulas kembali kontribusi historis Aceh terhadap pembentukan negara Indonesia sebagai kontra-narasi terhadap pihak yang meminta Aceh berpisah. Ia menyebutkan peran emas, pesawat, emas dan migas, hingga siaran Radio Rimba Raya sebagai bukti jasa besar Aceh terhadap negara.
“Apa belum cukup perjuangan dan pengorbanan masyarakat Aceh?,” tutupnya. []
