Presiden Prabowo Singgung “Permainan Politik” di Balik Desakan Status Bencana Nasional
KoranAceh.Net | BANDA ACEH – Di saat bantuan kemanusiaan dari luar negeri terus mengalir ke Aceh akibat bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor, Pemerintah Pusat tetap menyatakan negara masih mampu menangani situasi tanpa menetapkan status Bencana Nasional.
Setelah dukungan datang dari jaringan kemanusiaan Turki dan perusahaan multinasional Malaysia–Inggris, solidaritas internasional terhadap Aceh kian meluas.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam. Bantuan sembako tersebut akan segera disalurkan ke wilayah paling terdampak bencana ekologis, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, Beutong, dan Langsa.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujar Mualem.
Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, menyebutkan bahwa bantuan senilai Rp 777 juta tersebut berasal dari penggalangan dana internal perusahaan di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia, dan diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok dari penyedia lokal Aceh.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet terakhir menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani dampak bencana. Presiden mengaku menerima telepon dari sejumlah kepala negara yang menawarkan bantuan.
“Terima kasih kepada para kepala negara yang menelepon dan menawarkan bantuan. Kami masih mampu,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilainya memainkan isu bencana nasional untuk kepentingan politik, bahkan menyebut keterlibatan pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia kuat.
Pernyataan tersebut menambah kontras dengan realitas di lapangan di Aceh, yang hingga kini masih menghadapi dampak luas bencana ekologis, mulai dari rusaknya infrastruktur dasar hingga keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat terdampak.
Sementara itu, surat resmi yang dikirim Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendapat respons awal. Sejumlah lembaga di bawah naungan PBB menyatakan tengah mempelajari secara mendalam kondisi bencana ekologis di Aceh, termasuk menelaah bagian-bagian krusial di mana mereka dapat berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan dan pemulihan.
Respons tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa persoalan bencana di Aceh telah memasuki perhatian komunitas internasional, bukan semata isu lokal atau domestik.
Sejumlah pengamat menilai keterlibatan lembaga-lembaga PBB bukan bentuk intervensi politik, melainkan praktik lazim dalam penanganan bencana ekologis berskala luas yang berdampak pada keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
“Ketika mekanisme global mulai bergerak, itu berarti situasi di lapangan telah melampaui kapasitas normal daerah. Negara semestinya membaca ini sebagai peringatan, bukan ancaman,” ujar seorang akademisi kebencanaan di Banda Aceh.
Bagi masyarakat Aceh, yang paling mendesak bukanlah perdebatan narasi di tingkat elite, melainkan kepastian bahwa negara—baik pusat maupun daerah—hadir secara utuh dalam melindungi korban bencana ekologis, dengan kebijakan yang berpihak dan langkah pemulihan yang nyata.[]