Tangisan Mualem, Kebisuan Jakarta, dan Negara yang Tak Belajar Apa-Apa
Ada dua gambar yang membekas dari bencana Aceh kali ini.
Pertama: Muzakir Manaf, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, menunduk, suaranya patah, lalu air mata jatuh saat diwawancarai di depan kamera.
Kedua: pemerintah pusat yang tetap kaku, dingin, dan seolah tuli terhadap seruan ribuan suara agar Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.
Dua gambar itu menggambarkan dua dunia yang berbeda: Aceh yang menangis, dan Jakarta yang tak bergeming.
Ketika Pemimpin Terakhir Menangis
Tangisan Mualem bukan tangisan politik. Itu bukan kalkulasi kamera, bukan drama pesta demokrasi, dan bukan air mata untuk mendapatkan simpati. Itu adalah tangisan seseorang yang pernah memanggul Aceh di masa paling gelap.
Seseorang yang memikul sejarah, luka, darah, pengorbanan, dan beban moral yang jauh lebih berat daripada jabatan formal apa pun.
Saat rakyat terisolasi, listrik padam berhari-hari, BBM kosong, gas hilang, dan ribuan keluarga hidup dalam gelap dan ketakutan, tangisan itu lahir bukan dari kelemahan—melainkan dari frustrasi karena negara lambat bertindak.
Tangisan itu adalah kata lain dari: “Aku tidak sanggup melihat rakyatku disiksa bencana dan diabaikan negara.” Dan Aceh mengerti itu. Aceh selalu mengerti bahasa hati—lebih dari bahasa birokrasi.
Sementara Jakarta Tetap Sibuk Menjaga Wajah
Di saat Aceh basah oleh air mata, Jakarta sibuk menjaga wajah. Penetapan bencana nasional dianggap terlalu besar, terlalu berat, terlalu “memalukan”.
Mungkin ada ketakutan:
- bahwa dunia akan mengaudit hutan, HTI, dan perkebunan yang selama ini merusak habitat,
- bahwa kerusakan lingkungan yang menjadi akar banjir akan terkuak tanpa filter,
- bahwa pemerintahan terlihat tidak siap dalam penanganan awal,
- atau bahwa tiga provinsi besar yang lumpuh akan dianggap gagal dikelola.
Karena itu, Aceh diminta menanggung bencana ini sebagai urusan lokal belaka. Seolah-olah Aceh tidak sedang memikul krisis energi, krisis logistik, krisis komunikasi, dan krisis kemanusiaan secara bersamaan.
Sementara itu, rakyat bertanya: “Apa yang Anda takutkan sebenarnya? Fakta atau tanggung jawab?”
Ketika Menteri Memberi Harapan Palsu
Puncak ironi terjadi ketika Menteri ESDM berdiri di depan Presiden dan masyarakat, lalu mengumumkan dengan percaya diri: “Listrik akan menyala Jumat. Malam ini sudah 93%.”
Padahal Aceh masih gelap. Gelap total. Gelap yang ditertawakan bulan, yang lebih setia bersinar daripada listrik negara.
Ini bukan sekadar salah informasi. Ini pengkhianatan terhadap akal sehat, terhadap Presiden, dan terutama—terhadap rakyat yang sedang menderita.
Kebohongan kecil saat bencana adalah kejahatan besar. Dan ketika kebohongan itu disampaikan di depan kamera, itu bukan hanya kelalaian; itu pengabaian terang-terangan.
Aceh Bukan Daerah yang Bisa Dipadamkan Sesuka Hati
Ada satu hal yang tampaknya terlupa di Jakarta: Aceh bukan provinsi biasa. Aceh memiliki memori panjang tentang janji-janji yang tidak ditepati.
Aceh memiliki sejarah tentang bagaimana perlakuan tidak adil melahirkan gelombang perlawanan. Dan Aceh memiliki ingatan yang lebih panjang dari umur politisi di ibu kota.
Setiap keputusan yang tidak sensitif terhadap rasa Aceh, setiap janji yang tidak ditepati, setiap kebohongan yang diucapkan dengan senyum birokrasi, semua itu bukan hilang begitu saja. Semua itu menumpuk. Mengeras. Menjadi bara.
Ketika Rakyat Merasa Lebih Dijagai Pemimpin Lokal daripada Negara
Di tengah bencana ini, hanya satu sosok yang terlihat benar-benar hadir, meski dengan segala keterbatasan formal: Mualem. Ironis. Pemimpin lokal menangis bersama rakyat. Pemimpin pusat duduk tenang di mimbar.
Ini bukan soal siapa lebih berkuasa. Ini soal siapa yang lebih peduli. Dan rakyat Aceh saat ini mulai bertanya-tanya: “Kalau kami hanya dianggap angka dan laporan, untuk apa kami punya negara?” Pertanyaan itu berbahaya.
Pertanyaan itu bukan sekadar keluhan pasca bencana— itu adalah awal goresan ketidakpercayaan mendalam yang dapat bertahan bertahun-tahun.
Jika Negara Terus Diam, Aceh Akan Mulai Belajar Mengurus Dirinya Sendiri
Bencana kali ini bisa menjadi titik balik. Jika pemerintah pusat terus menahan status bencana nasional, jika data terus disampaikan tidak jujur, jika pemulihan terus lamban, jika Aceh terus merasa sendirian, maka berikut ini adalah skenario yang paling masuk akal:
1. Aceh menuntut otonomi kebencanaan penuh. Termasuk hak menerima bantuan internasional tanpa menunggu izin pusat.
2. Partai lokal akan menguat, bukan karena politik, tapi karena kepercayaan.
3. Ketidakpercayaan terhadap Jakarta akan mengeras menjadi sentimen publik.
4. Figur seperti Mualem akan naik sebagai wajah moral Aceh.
5. Relasi Aceh–Jakarta akan memasuki fase baru: kritis, tegang, dan tidak lagi berbasis kepercayaan.
Ini bukan ancaman. Ini kenyataan psikologis dan politik yang bisa diprediksi dari sejarah Aceh sendiri. Tangisan yang Didengar Rakyat, Kebisuan yang Dicatat Sejarah.
Tangisan Mualem masuk ke hati rakyat. Kebisuan pemerintah pusat masuk ke catatan sejarah. Aceh sudah terlalu sering ditinggalkan sendirian dalam gelap.
Dan setiap kali negara mengulang pola yang sama, Aceh belajar satu hal: “Jika negara tidak ada di saat kami butuh, maka kami harus belajar berdiri sendiri.”
Dan jika suatu hari rakyat Aceh benar-benar memilih jalan itu, jangan salahkan tangisan Mualem. Jangan salahkan rakyat Aceh. Salahkan mereka yang memilih diam ketika Aceh menjerit.[]