Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian
Feature News | KoranAceh.Net – Di tengah darurat kemanusiaan pascabanjir bandang yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Aceh, kehadiran tim dari China yang didatangkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memunculkan respons cepat dari Komisi I DPR RI. Bukan semata soal bantuan, tetapi sensitivitas Aceh sebagai daerah dengan sejarah konflik, dinamika politik tersendiri, dan posisi strategis dalam peta geopolitik nasional membuat setiap langkahnya—bahkan yang berlabel kemanusiaan—hampir selalu menuntut kewaspadaan ekstra.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan kedatangan tim tersebut berada dalam koridor kerja sama resmi. “Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Dave kepada media, Minggu (7/12/2025).
Antara Kebutuhan Mendesak dan Prosedur Negara
Di satu sisi, Pemerintah Aceh sedang berada dalam tekanan besar. Di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, proses pencarian korban terhambat oleh lapisan lumpur setinggi pinggang. Waktu telah berjalan terlalu lama, sementara keluarga korban menanti kepastian nasib orang-orang terkasih.
Mualem menyebut tim China ini—berjumlah lima orang—dibekali alat khusus untuk mendeteksi mayat yang terkubur dalam lumpur. “Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” katanya.
Namun bagi pemerintah pusat, kedatangan pihak asing di wilayah bencana tidak sesederhana itu. Apalagi Aceh—dengan status otonomi khusus dan sensitivitas sosial politik yang tinggi—sering kali diletakkan dalam kerangka pengawasan yang lebih ketat dibanding daerah lain.
“Prinsip kami jelas: setiap bantuan dari luar negeri harus melalui mekanisme resmi pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun instansi terkait,” tegas Dave.
Kecurigaan yang Sudah Menjadi Refleks Nasional
Di belakang pernyataan formal, ada kenyataan yang tidak terucap namun dipahami banyak kalangan: Aceh adalah wilayah tempat segala gerak-gerik mudah dicurigai.
Mulai dari dinamika keamanan, aktivitas organisasi internasional, bantuan lembaga asing, investasi, hingga aksi kemanusiaan—semuanya sering ditafsirkan bukan hanya dari sisi manfaat, tetapi juga dari potensi risiko.
Bukan tanpa alasan. Sejarah konflik panjang, kehadiran lembaga asing pada masa rehabilitasi pascatsunami 2004, serta sensitifnya isu kedaulatan membuat pemerintah pusat berhati-hati. Di tingkat nasional, dukungan internasional acap kali dilihat dengan kacamata politik luar negeri. Di Aceh—wilayah yang pernah mengangkat senjata untuk merdeka—kacamata itu semakin tebal.
Karena itu, ketika Gubernur Aceh mendatangkan tim asing tanpa mengumumkan koordinasi formal dengan kementerian, pemerintah pusat langsung merespons.
Antara Birokrasi dan Nyawa
Komisi I DPR RI memahami bahwa situasi hari ini bersifat darurat. Penemuan korban yang masih tertimbun menjadi prioritas moral dan kemanusiaan. Namun Dave menekankan bahwa transparansi, koordinasi, dan protokol nasional tetap harus dijalankan. “Setiap kehadiran tim asing di daerah bencana harus transparan, terkoordinasi, dan sesuai protokol nasional agar bantuan efektif sekaligus menjaga kedaulatan serta martabat bangsa,” ujarnya.
Persoalannya: prosedur negara kerap lambat, sementara bencana tidak menunggu. Pemerintah Aceh memilih bergerak cepat, mengambil jalan pintas yang dianggap paling efisien di lapangan. Di sisi lain, pemerintah pusat menilai bahwa setiap bypass terhadap mekanisme resmi dapat membuka celah politis yang sensitif.
Dalam situasi ini, nyawa manusia berhadapan dengan kecemasan negara.
Mualem dan Realitas Lapangan
Mualem, yang baru beberapa bulan menjabat, tengah menghadapi krisis pertamanya. Kritik kepada pemerintah pusat terkait lambannya penetapan status bencana nasional juga semakin keras. Di tengah tekanan itu, keputusannya mendatangkan tim dari China juga terbaca sebagai upaya menutupi kekosongan logistik dan teknologi pencarian korban.
“Khususnya di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih ada mayat yang belum ditemukan,” ucap Mualem. Alat pendeteksi mayat yang dibawa tim China dianggap sangat penting dalam kondisi lumpur pekat yang menghambat tim SAR.
Pertanyaan yang Menggantung
Kasus ini membuka kembali pertanyaan lama yang kerap muncul ketika Aceh berada dalam sorotan:
Apakah bantuan internasional di Aceh benar-benar ditolak karena alasan prosedur, atau karena kecurigaan yang sudah mendarah daging dalam politik nasional?
Untuk sementara, Komisi I DPR RI akan menyusun koordinasi bersama kementerian. Sementara itu, tim China sudah berada di lapangan, dan keluarga korban masih menunggu kepastian mengenai orang-orang yang belum kembali.
Di tengah birokrasi dan kewaspadaan geopolitik, satu hal tetap tidak berubah: banjir tidak punya waktu untuk politik. Dan bagi warga Aceh, bantuan apa pun—dari mana pun—yang bisa menemukan jasad keluarganya, jauh lebih penting daripada administrasi negara yang sering kali datang terlambat.