BANDA ACEH – Di tengah kekhawatiran berkurangnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, satu hal mulai ramai diperbincangkan masyarakat: apakah program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) akan tetap bertahan seperti selama ini?
Bagi sebagian masyarakat Aceh, JKA bukan sekadar program kesehatan daerah. Ia telah menjadi simbol perlindungan sosial yang selama bertahun-tahun membantu warga mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya besar.
Karena itu, ketika isu efisiensi anggaran mulai muncul seiring menurunnya dana Otsus, kekhawatiran terhadap masa depan JKA ikut menguat.
Hal itulah yang disoroti Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad. Ia menegaskan bahwa program JKA tidak boleh dikurangi hanya karena tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
“JKA adalah marwah rakyat Aceh. Ini bukan hanya program, tapi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Jangan sampai disunat hanya karena alasan berkurangnya dana Otsus,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (31/3/2026).
Lebih dari Sekadar Kartu Berobat
Bagi ribuan warga Aceh, JKA telah menjadi penyelamat di saat kondisi ekonomi sulit.
Program ini membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus menjual harta benda, berutang, atau menunda pengobatan karena biaya rumah sakit yang mahal.
Di ruang-ruang tunggu rumah sakit, keberadaan JKA sering kali menjadi alasan masyarakat masih bisa mendapatkan akses pengobatan yang layak.
Karena itu, menurut Tuanku Muhammad, JKA tidak bisa dilihat hanya dari sisi angka anggaran semata.
Ia menilai program tersebut telah menjadi bagian dari identitas kebijakan sosial Aceh sekaligus simbol keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
“Kalau ada penyesuaian anggaran, jangan sektor kesehatan yang dikorbankan. Justru layanan seperti JKA harus tetap diperkuat karena ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Tantangan Otsus dan Ancaman Fiskal
Aceh memang sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dana Otsus yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung anggaran daerah perlahan mengalami penurunan. Kondisi itu membuat pemerintah harus mulai melakukan penyesuaian di berbagai sektor.
Namun bagi banyak kalangan, pemotongan terhadap layanan dasar seperti kesehatan justru berisiko menimbulkan persoalan sosial yang lebih besar.
Tuanku Muhammad menilai pemerintah perlu mencari jalan lain selain mengurangi manfaat program JKA.
Menurutnya, pemerintah harus mulai lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif serta melakukan efisiensi pada sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pandangannya, kesehatan bukan beban anggaran, melainkan investasi sosial jangka panjang.
Membenahi Sistem, Bukan Mengurangi Hak
Meski meminta JKA tetap dipertahankan, Tuanku Muhammad juga mengakui perlunya evaluasi terhadap tata kelola program tersebut.
Ia menilai perbaikan sistem tetap penting agar layanan kesehatan berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Selama ini, berbagai persoalan seperti administrasi layanan, keterlambatan pembayaran, hingga sinkronisasi data masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan JKA.
Namun menurutnya, pembenahan seharusnya difokuskan pada sistem pengelolaan, bukan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
“Perbaikan tata kelola penting dilakukan, tapi jangan sampai mengurangi hak masyarakat. Yang perlu dibenahi adalah sistemnya, bukan manfaatnya,” katanya.
JKA dan Rasa Aman Masyarakat Aceh
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, keberadaan JKA dinilai memberi rasa aman bagi banyak keluarga di Aceh.
Masyarakat tahu bahwa ketika sakit datang tiba-tiba, mereka masih memiliki akses untuk berobat tanpa harus memikirkan biaya besar.
Rasa aman sosial seperti itulah yang menurut banyak pihak harus tetap dijaga.
Tuanku Muhammad juga mengajak masyarakat ikut menjaga keberlangsungan program tersebut dengan memanfaatkan layanan kesehatan secara bijak dan sesuai kebutuhan.
Menurutnya, keberhasilan JKA bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat agar program tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“JKA harus tetap menjadi kebanggaan Aceh. Ini adalah wujud komitmen daerah dalam melindungi rakyatnya, terutama di saat kondisi ekonomi tidak menentu,” pungkasnya.[]