Jakarta | KoranAceh.net – Transformasi ekonomi di Aceh memasuki fase baru.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat kini mendorong koperasi bukan sekadar sebagai instrumen pemulihan ekonomi, tetapi sebagai fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berbasis digital.
Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan recovery menuju transformasi struktural, di mana koperasi ditempatkan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus penyangga ketahanan ekonomi kawasan.
Reaktivasi Koperasi: Dari “Mati Suri” Menuju Mesin Ekonomi Desa
Program Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai pemicu kebangkitan kelembagaan ekonomi di tingkat akar rumput.
Banyak koperasi yang sebelumnya tidak aktif kini direvitalisasi melalui pendekatan redesign organisasi.
Dalam perspektif ekonomi institusional, langkah ini berfungsi menekan biaya transaksi dan memperkuat efisiensi distribusi ekonomi lokal.
Dampaknya mulai terasa melalui meningkatnya partisipasi masyarakat serta tumbuhnya kembali kepercayaan terhadap koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif.
Reaktivasi ini juga menciptakan efek katalis—mendorong pelaku ekonomi desa untuk mengoptimalkan potensi lokal, mulai dari sektor pertanian hingga kelautan.
Strategi “Kakak Asuh”: Transfer Pengetahuan dan SDM Unggul
Penguatan koperasi tidak hanya berhenti pada kelembagaan, tetapi juga menyasar kualitas sumber daya manusia melalui skema mentorship “Kakak Asuh”.
Pendekatan ini menekankan kolaborasi antar-entitas bisnis dalam mentransfer pengetahuan dan pengalaman manajerial.
Pemerintah bahkan menggandeng Kementerian Pertahanan dalam proses rekrutmen manajer profesional guna menghadirkan disiplin, tata kelola strategis, serta kepemimpinan yang adaptif.
Selain itu, integrasi tenaga P3K menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas operasional koperasi.
Kehadiran SDM terlatih diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sekaligus mempercepat akselerasi transformasi koperasi di daerah.
“Transformasi koperasi di Aceh bukan sekadar mengaktifkan kembali lembaga yang ada, tetapi membangun sistem ekonomi baru yang berbasis kolaborasi, profesionalisme, dan teknologi,” ujar Reza Ferdian, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Rabu (8/4)
Hilirisasi dan Kedaulatan Ekonomi Pesisir
Aceh juga mulai meninggalkan pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis nilai tambah.
Salah satu indikatornya adalah berkembangnya hilirisasi komoditas unggulan seperti minyak atsiri dan sektor tambang berbasis koperasi.
Transformasi ini menempatkan Aceh dalam rantai pasok industri yang lebih kompetitif, baik di tingkat nasional maupun global.
Di sektor maritim, pembangunan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) menjadi langkah strategis dalam menekan biaya operasional nelayan.
Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi pesisir.
“Intervensi seperti SPBUN sangat penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi nelayan. Ini bagian dari strategi besar memperkuat ekonomi berbasis komunitas,” jelas Reza Ferdian usai pertemuan dengan Kementrian UMKM RI, Deputi Bidang Usaha Mikro.
Digitalisasi Koperasi: Menuju Kebijakan Berbasis Data
Di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur, digitalisasi menjadi solusi kunci. Pemerintah mendorong pemanfaatan Online Data System (ODS) untuk mengintegrasikan ribuan data koperasi dengan sistem berbasis NIK.
Langkah ini menghadirkan sejumlah dampak strategis:
- Menghilangkan tumpang tindih data (overlap)
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Memastikan ketepatan sasaran program pemberdayaan
“Dengan sistem digital, kita bisa memastikan setiap kebijakan tepat sasaran. Data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan,” ungkap Reza Ferdian.
Ekosistem Ekonomi Masa Depan
Transformasi yang berlangsung menunjukkan bahwa Aceh tidak hanya membangun koperasi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga merancang ekosistem sosio-ekonomi masa depan.
Melalui sinergi lintas sektor, penguatan kelembagaan, hilirisasi industri, serta digitalisasi sistem, koperasi di Aceh diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang mandiri dan tangguh.
“Optimisme ini bukan tanpa dasar. Kita sedang membangun fondasi ekonomi yang kuat, berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat,” tutup Reza Ferdian.[]
