FEATURE NEWS | KoranAceh.Net — Suasana pertemuan yang awalnya berjalan tenang mendadak berubah tegang ketika Wali Nanggroe Aceh menyampaikan ilustrasi tajam tentang kondisi tanah Serambi Mekkah hari ini. Dengan suara meninggi, beliau menggambarkan Aceh seolah sedang “diterkam binatang buas”—singa dan hyena—yang menggerogoti hasil alam demi kepentingan pihak luar.
Kiasan itu bukan sekadar retorika. Di balik kalimatnya tersimpan amarah, kekecewaan, sekaligus peringatan keras terhadap apa yang beliau lihat sebagai pola eksploitasi berulang: sumber daya alam Aceh dikeruk, hutan dibuka tanpa kendali, tanah-tanah adat beralih fungsi, sementara rakyat di hilir menanggung bencana ekologis.
“Hasil alam Aceh dikeruk untuk kepentingan pihak luar. Aceh seperti diterkam singa dan hyena, dan kita hanya bisa melihat, takut untuk bersuara,” ujarnya lantang di hadapan peserta pertemuan Silaturrahmi SMSI Aceh, Selasa, 9 Desember 2025.
Aceh di Tengah Krisis Ekologis dan Politik Perizinan
Silaturrahmi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, dan dihadiri Ketua SMSI Aceh, Aldin NL beserta jajaran pengurus, Wali Nanggroe menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Aceh memang menghadapi tekanan ekologis yang semakin berat. Kerusakan kawasan hutan di sejumlah kabupaten memicu banjir bandang, longsor, dan krisis air bersih.
Di titik inilah Wali Nanggroe merasa Aceh berada pada persimpangan genting: antara bertahan dengan identitas dan kedaulatan sumber daya, atau tenggelam dalam arus pengerukan tanpa batas.
“Pusat beri izin, tanah-tanah Aceh dikelola orang luar. Kita terus-terusan dijajah. Tidak ada yang berani bersuara, kita semua takut. Ini yang sangat sedih saya lihat,” katanya, menambahkan dengan nada getir.
Mendengar pernyataan itu mengundang bisik-bisik di ruangan peserta Silaturrahmi. Sebagian mengangguk, sebagian menarik napas panjang. Namun tak ada yang membantah bahwa bencana yang meluas saat ini—mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, hingga wilayah tengah—berkaitan dengan degradasi lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun.
Peringatan untuk Para Pemangku Kepentingan Aceh
Dalam pertemuan itu, terlihat jelas bahwa kemarahan Wali Nanggroe bukanlah hanya emosional, melainkan sebuah ajakan kolektif. Ia meminta semua pihak di Aceh—pemerintah daerah, ulama, tokoh adat, dan masyarakat—untuk menjaga sumber daya alam Aceh agar tidak terus “dibawa pergi” tanpa memberi nilai kepada rakyat.
Beliau juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar isu teknis, tetapi ancaman terhadap masa depan Aceh. “Jika hutan habis, bencana akan datang. Dan yang menanggung adalah rakyat kecil, bukan para pemilik izin,” tegasnya.
Suara yang Membangunkan
Kegeraman Wali Nanggroe menjadi semacam sirene: tanda bahaya bagi masa depan tanah rencong. Di tengah banjir yang merendam kampung-kampung, terputusnya akses, dan puluhan ribu warga mengungsi, suaranya hadir sebagai kritik moral terhadap arah pembangunan yang dianggap salah urus.
Bagi banyak orang Aceh, pernyataan ini adalah pengingat bahwa bencana bukan hanya “takdir alam”, tetapi konsekuensi politik perizinan yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat.
Kemarahan Wali Nanggroe mungkin menjadi momentum untuk menegakkan kembali marwah Aceh—tanah yang selama ini dikenal kuat dengan adat, kearifan, dan harga diri. Namun apakah peringatan ini akan melahirkan tindakan nyata?
Pertanyaan itu kini bergantung pada para pemimpin dan rakyat Aceh sendiri.[]