EDITORIAL | KoranAceh.Net – Di tengah bencana besar yang melumpuhkan Aceh dari pesisir hingga dataran tinggi, muncul satu narasi dari sebagian pejabat pusat yang begitu dingin, tidak empatik, dan menyesatkan: bahwa menerima bantuan internasional akan “melukai harga diri bangsa.” Narasi ini bukan saja keliru, tetapi berbahaya—sebab ia mengorbankan keselamatan manusia demi kepentingan simbolik yang tidak relevan dengan realitas rakyat yang sedang terjebak kelaparan, kedinginan, dan keterisolasian.
Dan karena itu, Pemerintah Aceh, Anggota DPRA, Anggota DPR-RI dan DPD asal Aceh, mahasiswa, elemen masyarakat sipil, serta para ulama Aceh wajib melawan narasi sesat ini.
Bantuan Internasional Bukan Merendahkan Harga Diri — Menolak Bantuanlah yang Menghancurkan Martabat Kemanusiaan
Aceh setiap hari menyaksikan ribuan keluarga antre bantuan, desa-desa yang masih terisolasi, dan logistik yang tertahan karena minim armada dan akses. Dalam kondisi demikian, apa yang lebih bermartabat?
Menyelamatkan nyawa sesama manusia, atau mempertahankan ego bahwa bangsa ini bisa berdiri sendiri ketika kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya?
Sejarah Aceh bahkan membuktikan sebaliknya. Setelah tsunami 2004, dunia datang bukan untuk “menghinakan Aceh”, tetapi untuk menghidupkan kembali Aceh. Bantuan internasional tidak menghapus marwah bangsa, justru menunjukkan bahwa Aceh dihormati, disayangi, dan diprioritaskan oleh dunia.
Hari ini, ketika ratusan ribu warga sedang berjuang bertahan hidup, alasan “harga diri” adalah kedok yang buruk—sebuah retorika yang tidak memiliki ruang dalam penanganan darurat kemanusiaan.
Pemerintah Aceh Harus Bangkit, Jangan Diam
Pemerintah Aceh memiliki mandat moral dan politik untuk menyuarakan realitas di lapangan. Jika narasi pusat tidak sesuai fakta, maka Aceh wajib bersuara lantang.
Gubernur, bupati, kepala dinas, seluruh jajaran pemerintahan daerah tidak boleh terjebak pada ketakutan birokratis yang membuat rakyat menunggu tanpa kepastian.
Aceh bukan anak bawang; Aceh berhak menyampaikan data objektif kepada pemerintah pusat—terutama ketika informasi yang mengalir ke Jakarta tidak menggambarkan kehancuran yang sesungguhnya.
Perwakilan Rakyat Aceh: Jangan Hanya Datang Saat Pemilu
Anggota DPRA, DPR-RI, dan DPD asal Aceh harus berhenti menjadi penonton. Jika di Senayan narasi bantuan asing dianggap tabu, maka wakil Aceh wajib meluruskan. Tugas utama mereka adalah memastikan suara Aceh tidak teredam oleh klaim-klaim manis yang tidak menggambarkan fakta lapangan.
Hari ini rakyat tidak butuh retorika. Mereka butuh keberanian politik.
Mahasiswa dan Masyarakat Sipil: Penjaga Moral Publik
Mahasiswa Aceh selama ini dikenal sebagai garda kritis. Di tengah krisis seperti ini, suara mahasiswa menjadi penentu apakah Jakarta mendengar atau tidak.
Organisasi kemahasiswaan, jaringan diaspora, dan elemen masyarakat sipil harus mengawal narasi ini agar tidak ada lagi pembungkaman atas isu kemanusiaan.
Jika pusat menyatakan semuanya “baik-baik saja”, mahasiswa Aceh harus menjadi orang pertama yang berkata: “Tidak. Rakyat Aceh sedang menderita.”
Ulama Aceh: Jangan Tunggu Sampai Nyawa Hilang
Aceh memiliki tradisi ulama yang dihormati, didengar, dan ditaati. Suara ulama harus hadir untuk menegaskan bahwa menyelamatkan nyawa adalah kewajiban agama, dan menolak bantuan kemanusiaan adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan martabat manusia.
Ketika negara lain ingin menolong, menutup pintu pertolongan adalah bentuk kesombongan yang tidak layak dibungkus dengan istilah “harga diri”.
Kesimpulan: Saatnya Aceh Mengoreksi Jakarta
Aceh tidak sedang menuntut politik, tetapi menuntut kemanusiaan. Dan dalam urusan kemanusiaan, tidak boleh ada narasi yang menyesatkan publik:
- bahwa Aceh tidak butuh bantuan asing,
- bahwa membuka pintu internasional adalah pengkhianatan,
- bahwa harga diri lebih penting daripada nyawa manusia.
Narasi seperti ini harus dilawan, ditepis, dan dihentikan.
Karena kebenaran harus dibela, dan rakyat Aceh harus diselamatkan—bukan dikorbankan oleh retorika.[]