Aceh–Sumatra | Opini Kemanusiaan
Bencana banjir bandang yang melanda kawasan Padang (Sumatra Barat), Sumatra Utara, serta 18 kabupaten/kota di Aceh telah menelan korban jiwa rakyat jelata yang tidak berdosa. Tragedi ini meninggalkan luka kemanusiaan yang dalam dan meluas, dengan dampak kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ratusan ribu rumah warga dilaporkan hancur atau tidak layak huni. Ratusan ribu hektare kebun rakyat lenyap, menghancurkan sumber penghidupan masyarakat. Ribuan sekolah, fasilitas umum, rumah ibadah, serta ratusan jembatan rangka baja habis dihantam arus banjir bandang. Sejumlah wilayah terisolasi, roda pemerintahan lumpuh, dan kehidupan masyarakat terhenti.
Banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025 dinilai oleh banyak warga dan tokoh masyarakat lebih dahsyat dampaknya dibandingkan gempa bumi dan tsunami Aceh 24 Desember 2004, khususnya dalam skala kehancuran infrastruktur dan luas wilayah terdampak.
Perbandingan Respons Negara
Masyarakat Aceh masih mengingat dengan jelas bagaimana pada 2004 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah meninjau langsung kondisi lapangan di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), segera menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional. Keputusan itu membuka jalan bagi bantuan besar-besaran: ratusan pesawat bantuan mendarat di Lanud SIM dan Polonia, membawa logistik masa tanggap darurat, bantuan internasional, hingga dukungan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan trauma korban.
Namun kondisi berbeda dirasakan rakyat saat ini. Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung salah satu lokasi terparah di Aceh Tamiang, di mana satu kabupaten dengan 12 kecamatan nyaris habis, kantor pemerintahan vakum, dan pelayanan publik lumpuh total. Hingga kini, status Bencana Nasional belum juga ditetapkan.
Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan korban dan masyarakat luas.
“Nasib Kami Nyaris Sama dengan Palestina”
“Wahai rakyat, saudaraku sekalian. Nasib kita nyaris sama dengan warga Palestina,” ungkap H. Jamaluddin T., tokoh masyarakat Aceh.
“Jika bantuan untuk Palestina ditahan Israel dengan alasan perang melawan Hamas, maka kami di sini seperti tidak mendapat izin dari pemerintah mandataris rakyat sendiri untuk memperoleh pertolongan yang layak.”
Pernyataan ini menjadi simbol kekecewaan kolektif rakyat korban bencana yang merasa ditinggalkan di tengah penderitaan.
H. Jamaluddin menegaskan, kritik ini bukan untuk menentang negara, melainkan sebagai seruan nurani agar negara hadir secara utuh dalam tragedi kemanusiaan.
Seruan Iman dan Kemanusiaan
Ia berharap Presiden Prabowo “dibukakan hati dan keimanannya” untuk segera mengambil langkah besar demi pemulihan Aceh dan Sumatra, atas dasar kebersamaan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral negara terhadap seluruh rakyatnya.
“Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda: Umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Bila satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya.”
Menurutnya, bencana ini bukan sekadar persoalan angka kerusakan atau statistik korban, melainkan ujian nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
H. Jamaluddin juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengirimkan konsep dan pandangan (BOPA) kepada Presiden dua minggu lalu, sebagai bentuk ikhtiar rakyat untuk didengar oleh pemimpinnya.
Harapan kepada Pers
Di akhir pernyataannya, ia mengajak insan pers nasional dan daerah untuk menyiarkan suara korban, agar penderitaan rakyat tidak tenggelam dalam sunyi.
“Ini bukan hanya suara saya, ini jeritan rakyat Aceh dan Sumatra,” tegasnya.[]