Dunia telah berinvestasi besar pada lingkungan Aceh, namun pemerintah justru menutup pintu bantuan internasional saat krisis ekologis dan kemanusiaan menghantam rakyat hari ini.
koranaceh.net | Banda Aceh – Jauh sebelum tsunami 2004, dunia sudah datang ke Aceh. Bukan karena konflik atau tragedi kemanusiaan, melainkan karena hutan tropisnya. Ekosistem Leuser, bentang alam raksasa yang membentang di Aceh dan Sumatra Utara, lama disebut sebagai salah satu paru-paru dunia.
Atas nama kepentingan global itu, Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, dan lembaga internasional mengucurkan dana, hibah, dan skema kebijakan untuk memastikan hutan Aceh tetap berdiri. Dunia bergerak cepat, bahkan ketika negara masih sibuk mengurus prosedur.
Ironinya, dua dekade kemudian, ketika rakyat Aceh terjebak dalam bencana ekologis, krisis energi, dan tekanan ekonomi yang serius, negara justru terlihat gagap menghadapi realitas kemanusiaan di daerahnya sendiri.
Amerika dan Aceh: Penyelamatan Sebelum Tsunami
Pada awal 2000-an, Amerika Serikat melalui skema debt-for-nature swap dan hibah konservasi telah terlibat dalam penyelamatan hutan Sumatra, termasuk Aceh. Melalui mekanisme ini, sebagian utang Indonesia dikonversi menjadi dana konservasi yang dikelola bersama lembaga internasional dan organisasi lingkungan.
Tujuannya jelas: menjaga hutan hujan tropis, melindungi spesies langka, serta mencegah kehancuran ekologis yang dampaknya bersifat global. Aceh menjadi wilayah kunci karena posisinya di jantung ekosistem Leuser.
Dengan kata lain, dunia membantu Aceh bahkan sebelum tsunami dan sebelum isu krisis iklim menjadi agenda politik global.
Uni Eropa dan Investasi Iklim
Komitmen itu berlanjut pada dekade berikutnya. Pada periode 2016–2019, Uni Eropa mengalokasikan sekitar €6,5 juta untuk program Support to Indonesia’s Climate Change Response yang mencakup Aceh. Dana ini diarahkan pada perlindungan hutan, pengurangan emisi, penguatan kebijakan lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal.
Bagi Eropa, hutan Aceh bukan isu lokal. Ia adalah bagian dari sistem iklim dunia. Namun di sinilah ironi bermula: ketika dunia bersedia membayar mahal untuk jasa ekologis Aceh, negara justru kerap berhitung panjang saat harus membayar biaya kemanusiaan bagi rakyatnya sendiri.
Norwegia, REDD+, dan PBB
Selain Amerika dan Eropa, Norwegia juga menjadi mitra penting Indonesia dalam skema REDD+—insentif global untuk negara yang berhasil menurunkan deforestasi. Aceh selalu disebut sebagai salah satu wilayah dengan potensi besar.
Lembaga-lembaga PBB seperti UNDP, UNICEF, dan UNEP pun telah lama bekerja di Aceh, baik pada fase rehabilitasi pascatsunami maupun program pembangunan berkelanjutan.
Dunia datang ketika Aceh menjaga hutan. Dunia datang ketika tsunami menghancurkan Aceh.
Ketegangan Lama yang Kembali Muncul
Namun sejarah juga mencatat sisi gelapnya: konflik kebijakan pusat–daerah soal bantuan asing.
Pascatsunami 2004, derasnya bantuan internasional memang menyelamatkan Aceh, tetapi juga menyingkap lemahnya koordinasi. Negara kemudian memperketat mekanisme bantuan asing atas nama kedaulatan dan kontrol.
Masalahnya, kebijakan itu sering kali tidak adaptif dalam situasi darurat.
Ketegangan itu kini kembali muncul. Saat Pemerintah Aceh menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta dukungan kemanusiaan pascabencana, respons awal dari lembaga PBB justru relatif cepat. Sebaliknya, di tingkat pusat muncul pernyataan bahwa Indonesia masih mampu dan belum membutuhkan bantuan asing.
Dua narasi ini bertabrakan di tengah penderitaan rakyat.
Bendera Putih dan Bahasa Terakhir Rakyat
Direktur KISSPOL Aceh, Dr. Effendi Hasan, menyebut kondisi ini sebagai darurat kemanusiaan multidimensi. Pengibaran bendera putih oleh masyarakat sipil, menurutnya, adalah simbol keputusasaan, bukan politik.
“Ini bahasa terakhir rakyat. Anehnya, dunia lebih cepat memahami pesan ini dibanding pusat kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Effendi, mencari bantuan internasional bukanlah pengakuan kelemahan negara, melainkan tanggung jawab etis ketika nyawa dan martabat warga terancam.
Paru-Paru Dunia Tidak Bisa Hidup Tanpa Manusianya
Aceh telah lama membayar harga mahal: hutannya dijaga demi dunia, sumber dayanya dieksploitasi demi negara, dan rakyatnya menanggung risiko ekologis.
Kini, ketika banjir dan longsor datang sebagai akibat panjang krisis lingkungan, pertanyaan itu tak lagi bisa dihindari: apakah negara masih memandang Aceh sebagai manusia, atau sekadar aset?
Jika dunia pernah datang demi hutan Aceh, maka negara tidak punya alasan untuk setengah hati hadir demi rakyatnya sendiri.
Aceh tidak meminta dikasihani. Aceh menuntut konsistensi moral dan keberanian politik. Karena solidaritas global tanpa keberanian negara hanya akan menjadi catatan sejarah—bukan penyelamat kehidupan. []
