 |
|
Suasana Konferensi Pers APBN KiTA Edisi September 2025 yang digelar oleh Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (22/9/2025). (Foto: HO-Kemenkeu/Hanny Hardy). |
Menkeu Purbaya klaim ekonomi Indonesia resilien, didukung
pertumbuhan 5,12 persen dan inflasi stabil. Realisasi belanja negara
capai Rp 1.960 triliun.
koranaceh.net
| Jakarta
–
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa
fundamental perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan
(resilience) yang kuat di tengah dinamika dan gejolak global yang
masih berlangsung. Prospek ekonomi nasional dinilai semakin positif,
didukung oleh realisasi pertumbuhan yang solid pada triwulan kedua,
tingkat inflasi yang stabil dan terkendali, serta kinerja ekspor yang
terus menguat.
Dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA
edisi September di Jakarta, Senin, 22 September 2025, Menkeu Purbaya
menyatakan bahwa Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang mampu
bertahan di tengah tantangan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif
tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat.
“Kinerja ekonomi berbagai negara masih resilien hingga tahun 2025.
Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang resilien,” kata
Purbaya, dikutip dari laman resmi Kemenkeu.
Optimisme ini sejalan dengan proyeksi lembaga internasional. Dana Moneter
Internasional (IMF), misalnya, telah merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 menjadi 4,8 persen dari sebelumnya 4,7
persen. Kendati begitu, Purbaya meyakini realisasi pertumbuhan
ekonomi nasional akan mampu melampaui angka proyeksi tersebut.
“Saya pikir kita akan lebih dari situ ya. Bahkan tahun ini pun akan di
atas 4,8 persen,” ujarnya optimistis.
Keyakinan ini didasarkan pada data-data makro ekonomi terbaru. Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,12 persen
pada triwulan II-2025. Pertumbuhan ini secara signifikan ditopang oleh
permintaan domestik yang kuat, di mana konsumsi rumah tangga sebagai motor
utama ekonomi tumbuh sebesar 5 persen, dan investasi atau Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh impresif sebesar 6,99 persen.
Dari sisi produksi, sektor industri manufaktur yang menjadi kontributor
terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) juga menunjukkan pemulihan yang
kuat. Sektor ini tercatat tumbuh 5,68 persen, merupakan level pertumbuhan
tertinggi sejak tahun 2022.
“Jadi manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover
(pulih). Mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih
cepat lagi melalui dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan demand (permintaan) karena supply uang ditambah di sistem perekonomian,” jelas Menkeu.
Di sisi lain, kinerja sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan. Ekspor tercatat tumbuh 7,8 persen secara
tahunan (year-on-year) hingga Agustus 2025, terutama didorong oleh produk industri pengolahan
dan hilirisasi mineral seperti nikel dan tembaga. Kinerja ini bahkan
membuat neraca perdagangan kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025
melonjak 52,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang karena mau
ada tarif, mereka ini duluan front loading
(mempercepat ekspor), tapi kalau saya lihat tetap aja
tumbuh,” ungkapnya.
Faktor kunci lain yang menopang ketahanan ekonomi, papar Purbaya, adalah
stabilitas inflasi yang terjaga, yang secara langsung menjaga daya beli
masyarakat. Hingga Agustus 2025, inflasi tercatat sebesar 2,31 persen
(yoy), level yang dinilai sangat ideal dalam konsensus ekonomi global saat
ini, yakni di rentang 1 hingga 3 persen.
Realisasi Belanja Negara Capai Rp 1.960,3 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil
Nazara memaparkan bahwa APBN terus bekerja keras sebagai instrumen
pendorong ekonomi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi Belanja Negara telah
mencapai Rp 1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari total pagu
APBN.
Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp
1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 571,5 triliun.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 686,0 triliun sebagian
besar dialokasikan untuk program perlindungan sosial yang menyentuh
langsung masyarakat, seperti penyaluran bantuan iuran PBI JKN untuk 96,7
juta peserta, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga, Kartu
Sembako untuk 18,3 juta keluarga, serta bantuan pendidikan melalui PIP dan
KIP Kuliah.
Sementara itu, Belanja non-K/L yang terealisasi sebesar Rp 702,8 triliun
difokuskan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi energi serta
pupuk. Wamenkeu mencatat adanya peningkatan realisasi subsidi dibandingkan
tahun lalu untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
“BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6 persen lebih
tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8 persen lebih tinggi, dan pupuk 12,1
persen juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya
perekonomian di masyarakat,” ungkap Wamenkeu.
Meskipun realisasi TKD secara umum lebih tinggi dari tahun lalu karena
perbaikan syarat salur oleh Pemda, Wamenkeu menyoroti adanya kontraksi
pada realisasi belanja daerah sebesar 14,1 persen, yang salah satunya
disebabkan oleh transisi kepemimpinan pasca-Pilkada dan kebijakan
efisiensi.
Pewarta:
Muntaziruddin Sufiady Ridwan
⸻
