 |
|
Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil serta jajarannya mengunjungi SDN Paya Baro, Sabtu (27/9/2025). Pemkab Aceh Barat membentuk Satgas untuk mengkaji ulang rencana penutupan tujuh sekolah di kabupaten tersebut. (Foto: Dok. Humas Pemkab Aceh Barat). |
Bupati Aceh Barat Tarmizi pastikan SDN Paya Baro tidak ditutup. Bentuk
Satgas untuk kaji ulang rencana penutupan 7 sekolah dan tingginya angka anak
tidak sekolah.
koranaceh.net
| Aceh Barat ‒ Bupati Aceh Barat, Tarmizi, memastikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paya Baro
di Kecamatan Meureubo tidak akan ditutup. Pernyataan ini disampaikannya saat
meninjau langsung sekolah tersebut bersama Wakil Bupati Said Fadheil pada
Sabtu (27/9/2025). Dalam kunjungannya, Tarmizi juga mengumumkan pembentukan
Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memetakan secara menyeluruh permasalahan
pendidikan di Aceh Barat.
Kunjungan dan pembentukan Satgas ini dilakukan setelah rencana penutupan
sekolah yang diumumkan pada awal September ini menuai kritik dari berbagai
pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan
masyarakat.
“Hari ini kita mengunjungi dan melihat langsung sekolahnya dan ternyata
memang disini ruang kelas hanya tiga, untuk ruang belajarnya ada enam,
siswanya semua 25 orang dan gurunya sembilan orang,” kata Tarmizi di hadapan
para guru dan siswa di SDN Paya Baro.
Sebagai bukti komitmen pemerintah, Tarmizi mengungkapkan, untuk tahun ini
Pemkab Aceh Barat tengah membangun toilet di sekolah tersebut. Menurutnya,
hal ini bertolak belakang dengan kondisi lapangan seperti yang ramai
diwartakan.
“Kita sedang fokus ke dunia pendidikan, kita ingin Aceh Barat maju dengan
pendidikannya yang juga maju,” ujarnya.
Ihwal pembentukan Satgas, lanjut Tarmizi, tim gabungan tersebut bertugas
mengidentifikasi penyebab tingginya angka anak tidak sekolah yang mencapai
lebih dari 1.000 orang, serta menyelidiki penyebab beberapa sekolah
kekurangan murid. Ia menambahkan, opsi penutupan masih dalam pertimbangan
yang didasarkan pada hasil kajian Satgas.
“Kalau berdasarkan hasil pemetaan di lapangan oleh Satgas nantinya
ditemukan adanya sekolah yang memang tidak memiliki murid, maka bisa jadi
sekolah itu ditutup,” tegasnya. Proses tersebut, sambung Tarmizi, bakal
memakan waktu lama dan memerlukan kajian mendalam.
 |
|
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paya Baro, Kecamatan Meurubo, Kabupaten Aceh Barat. (Foto: Kompas.com/Arif Fahmi). |
Polemik ini bermula pada Selasa (16/9/2025), ketika Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Barat, Husensah, mengumumkan rencana
penutupan tujuh sekolah dan peleburan sembilan sekolah lainnya. Penutupan,
kata dia, dilakukan karena jumlah murid yang minim sehingga tidak memenuhi
standar pembelajaran.
“Wacana ini merujuk pada Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain itu kebijakan ini juga sudah mendapat persetujuan langsung dari
Bupati Aceh Barat,” kata Husensah. Ia menambahkan, rencana tersebut
juga telah melalui kajian bersama Majelis Pendidikan Daerah (MPD).
Tujuh sekolah yang rencananya bakal ditutup adalah SMP Kubu Capang, SDN
Lung Baro, SD Lango Transmigrasi, SDN Krueng Meulaboh, SDN Alpen I, SDN Paya
Baro, dan SDN Cot Buloh. Sementara ada sembilan sekolah yang bakal dilebur,
yakni SDN 14, SDN 25, SDN 9, SDN 18, SDN 15, SDN 11, dan SDN 17 Meulaboh,
serta SD Peunaga dan SD Langung.
Lebih lanjut, Husensah memaparkan upaya penataan tersebut juga melibatkan
pembaruan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan pemindahan tenaga
pendidik. Proses itu, tambahnya, membutuhkan durasi yang relatif lama sebab
harus melalui tahapan di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP).
“Tahapan tersebut memerlukan waktu cukup panjang,” ujar Husensah.
Rencana itu pun lantas mendapat sorotan dari Komisi IV DPRK Aceh Barat.
Anggota Komisi IV DPRK Aceh Barat, Fajar Ziyady, pada Rabu (24/9/2025),
mengkritik keputusan Dinas Pendidikan lantaran tidak melakukan
komunikasi dengan dewan sebagai mitra kerja. Adapun, menurutnya, alasan penutupan yang
hanya berlandaskan Permendikbud itu tidak cukup kuat.
“Saat pembangunan sekolah selalu dilakukan studi kelayakan. Maka jika ingin
menutup, pemerintah juga harus melakukan kajian mendalam,” kata Fajar.
Pihaknya berencana akan turun ke semua sekolah yang menjadi target dan
menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas isu ini.
Azrina, salah seorang guru sekaligus wali murid di SDN Cot Buloh―yang masuk dalam daftar
penutupan―mengatakan minimnya minat siswa bersekolah disini bukan tanpa sebab.
Menurutnya, kondisi fasilitas sekolah yang sangat memprihatinkan menjadi
akar masalah. Pemerintah, kata dia, seharusnya lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan
sekolah yang selama ini luput dari pembangunan dan peremajaan
fasilitas.
Di SDN Cot Buloh sendiri, total siswa berjumlah 23 orang, yang terdiri dari
5 siswa Kelas I; 6 siswa Kelas II; 2 siswa Kelas III; 2 siswa Kelas IV; 2
siswa Kelas V; dan 6 siswa Kelas VI. Sementara itu, sekolah ini memiliki total 13 guru pengajar, dengan 2 PNS, 3 PPPK, 1 operator.
Selebihnya, sebanyak 7 orang sebagai guru honorer.
“Rumah sekolah ini harus ditanggapi dengan memperhatikan fasilitas sekolah,
seperti sarana dan prasarana. Kursinya kurang, ruang kelasnya sudah tidak
layak dipakai lagi. Dari situlah minimnya minat masyarakat Cot Buloh untuk
menyekolahkan anaknya disini,” kata Azrina yang dilansir dari Kompas TV, Rabu (23/9/2025).
Hal ini diamini oleh Ketua Komite sekolah SDN Cot Buloh, Hendra
Yusnaidi. Beberapa ruang kelas, kata dia, sudah lama tidak dapat digunakan, bahkan
memaksa murid kelas satu untuk belajar di dalam gudang karena kelas mereka
rusak parah. “Belajarnya ya sekarang di gudang, murid kelas satu,” kata Hendra.
Pewarta:
Muntaziruddin Sufiady Ridwan
⸻
