 |
| Menteri Koperasi Ferry Juliantono. (Foto: Antara/Dok. Humas Kemenkop). |
Menteri Koperasi Ferry Juliantono ungkap data BPS tak presisi. Kemenkop
kembangkan aplikasi data desa untuk atasi salah sasaran bansos dan elpiji.
koranaceh.net |
Bandung ‒ Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan adanya kendala
serius akibat tidak adanya data desa yang presisi di tingkat nasional.
Masalah ini tidak hanya menghambat operasionalisasi program Koperasi Desa
Merah Putih, tetapi juga menjadi penyebab utama masifnya bantuan sosial
(bansos) dan subsidi yang salah sasaran.
Pernyataan ini disampaikannya dalam seminar nasional ekonomi kerakyatan di
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, pada Jumat (26/9/2025).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop)
mengembangkan sistem pendataan mandiri berbasis teknologi yang disebut “data
desa presisi”.
“Kami mendapatkan satu masalah besar, tidak ada data desa yang presisi,
yang tidak hanya menjelaskan tentang potensi desa tetapi kebutuhan dan
seluruh profil desa itu sendiri,” ujar Ferry.
Ferry mencontohkan kesulitan yang dihadapi saat sebuah koperasi desa ingin
menjadi penyalur gas elpiji 3 kilogram. Ketika pihaknya meminta data jumlah
rumah tangga petani yang berhak menerima subsidi dari Badan Pusat Statistik
(BPS), data tersebut tidak tersedia secara spesifik.
“BPS itu hanya punya DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) tapi
basis datanya tidak bisa diakses,” jelas Ferry, merujuk pada data acuan
nasional yang dikelola BPS.
Akibat ketiadaan data yang valid, Kemenkop berinisiatif menggandeng seorang
guru besar sosiologi pedesaan dari IPB University untuk membangun aplikasi
data desa presisi. Sistem ini, kata Ferry, mengintegrasikan teknologi drone
untuk pemetaan geospasial, pelibatan warga desa untuk validasi data di
lapangan, serta penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk analisis.
“Hasilnya kami punya 289 indikator atau parameter yang isinya bukan hanya
tentang potensi desa tapi juga kebutuhan desa dan seluruh profil yang
dibutuhkan bagi pengambilan kebijakan atau keputusan,” paparnya.
Melalui sistem baru ini, Kemenkop menemukan temuan signifikan. Salah
satunya, sekitar 46 persen penerima subsidi gas elpiji 3 kilogram ternyata
tidak tepat sasaran. Temuan serupa juga berlaku untuk program bantuan
pemerintah lainnya.
“Bansos hampir 50 persen salah sasaran, BLT (Bantuan Langsung Tunai) hampir
salah sasaran, semua salah sasaran dan akhirnya itu menjadi ada yang namanya
mafia data juga,” tegas Ferry. Ia menilai, data yang tidak akurat pada
akhirnya hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif.
Hingga 21 September 2025, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah
mencatat 43.956 unit koperasi yang memiliki akun di Sistem Informasi
Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (Simkopdes), dengan 10.219 di antaranya
sudah mulai beroperasi. Sistem ini dirancang untuk memantau, mengelola,
serta menghubungkan koperasi dengan BUMN dan lokapasar (marketplace).
Sumber:
Tempo.co
