Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Dari Jakarta sampai Paris, kemarahan punya bahasa yang sama: keadilan.
koranaceh.net ‒ Di negeri-negeri yang makmur, ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa tebal dompetnya atau seberapa mewah gaya hidupnya, melainkan seberapa sederhana ia hidup dan seberapa tulus ia melayani.
Di sana, etika adalah benteng terakhir. Sekali seorang pejabat tergelincir moral, kursi kekuasaan pun seketika hilang. Namun, di Indonesia, moral tampaknya bukan ukuran. Sejak zaman Soekarno hingga kini, kekuasaan seringkali bisa bertahan walau nurani terkubur dan etika dikorbankan. Inilah semacam “kutukan Konohan”—sebuah kiasan untuk budaya politik yang terus berulang, seakan-akan diwariskan dari generasi ke generasi.
Hari-hari terakhir, Aliansi Ekonom Indonesia—terdiri dari 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi—mengibarkan tanda bahaya.
Mereka menyuarakan peringatan keras: perekonomian nasional sedang terjepit. Dari luar, tekanan global; dari dalam, gelombang protes yang makin membara. Inisiatornya, Lili Yan Ing, menegaskan: jika langkah penyelamatan tidak segera diambil, ketidakadilan sosial akan makin melebar, jurang kaya-miskin makin curam, dan kemarahan publik makin tak terbendung.
Apa yang menarik, simbol perlawanan itu bukan lagi jargon politik klasik, melainkan bendera bajak laut dari semesta fiksi: bendera One Piece. Di Indonesia, Nepal, dan bahkan Prancis, panji itu berkibar di tengah demonstrasi. Ia menjadi bahasa universal anak muda untuk berkata: “kami muak, kami melawan.” Pop culture menjelma jembatan; dari layar hiburan menuju jalanan protes.
Di balik tawa, meme, dan parodi, ada luka yang sama: frustrasi pada pemerintah yang mengkhianati keadilan, birokrasi yang absurd, sensor digital yang membungkam suara, hingga pelecehan kuasa yang merampas hak warga. Maka, apa yang mirip antara Indonesia, Nepal, dan Prancis? Jawabannya: anak muda di tiga negara itu sedang melawan “kutukan Konohan”—yakni kekuasaan yang kehilangan malu.
Mereka lelah melihat jurang sosial yang melebar: rakyat makin terhimpit, sementara pejabat kian gemar pamer harta. Mereka bosan hidup dalam sistem yang mengulang pola: krisis datang, protes memuncak, janji perbaikan diumbar, lalu dilupakan.
Barangkali “kutukan Konohan” hanyalah istilah satir, tetapi ia menunjuk satu hal: bangsa yang tak belajar dari sejarah akan terus menanggung nasib yang sama. Indonesia, Nepal, maupun Prancis sedang menunjukkan wajah serupa—di tengah perbedaan budaya dan politik, ada kesamaan yang menyatukan: kegagalan pemimpin memahami jeritan rakyatnya.
Maka pertanyaannya: sampai kapan kutukan ini dibiarkan hidup? Ataukah justru generasi muda, dengan bendera fiksi dan keberanian nyata, yang akan memutus rantai kutukan itu?
Demonstrasi di Indonesia, Nepal, dan Prancis memperlihatkan satu pola yang sama: anak muda menolak ketidakadilan dengan bahasa pop culture, mengirim pesan bahwa kutukan kekuasaan yang menindas tak bisa lagi dibiarkan.
Sejarah bangsa sering kali diwarnai dengan satu pola: rakyat bersuara, penguasa menutup telinga. Namun, ada saat di mana kesabaran kolektif menemukan batasnya. Saat itu tiba, kutukan apa pun—Konohan, feodalisme, atau oligarki—tak lagi mampu menahan arus perubahan.
Hari ini, bendera One Piece yang berkibar di jalanan bukan sekadar simbol hiburan. Ia adalah tanda bahwa generasi muda menemukan bahasa baru untuk melawan: tidak dengan senjata, tapi dengan solidaritas, humor, dan keberanian menolak tunduk.
Pesannya sederhana tapi tajam: pemimpin boleh menguasai kursi, tapi mereka tak bisa lagi menguasai imajinasi rakyat.
Jika pemimpin masih menutup mata pada jeritan rakyat, mereka akan tercatat dalam sejarah bukan sebagai penyelamat bangsa, melainkan sebagai penggali jurang ketidakadilan. Dan kutukan itu hanya akan berakhir bila generasi baru berani berkata: cukup sudah. [*]