 |
| Plt. Sekda Aceh, Drs. Alhudri, MM, didampingi Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, dan Karo Isra Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes, beserta rombongan di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Senin (3/3/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Plt Sekda Aceh menekankan pentingnya kerja sama antara
pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan stunting di Aceh,
dengan data yang akurat dan kebijakan tepat sasaran.
Banda Aceh ‒ Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs. Alhudri MM.,
menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan
masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi kemiskinan serta stunting di
Aceh.
Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Aceh, Safrina Salim, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin, 3 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda
Aceh, Akkar Arafat, dan Kepala Biro Keistimewaan Aceh serta Kesejahteraan
Rakyat Setda Aceh, Yusrizal.
Alhudri menyoroti pentingnya peran pemerintah
dalam memastikan keluarga miskin ekstrem dapat keluar dari jerat kemiskinan,
serta mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang
lebih konkret dan berbasis data.
Baca Juga:
Wakil Gubernur Aceh Ajak Investor Tiongkok Berinvestasi untuk Pembangunan
Berkelanjutan
“Harus ada kerja sama yang solid. Kami berharap agar keluarga miskin ekstrem
dapat naik statusnya, dan yang miskin bisa keluar dari status miskin,” ujar
Alhudri.
Ia juga mengingatkan bantuan pemerintah harus diberikan langsung
kepada anak-anak sebagai penerima manfaat utama, bukan hanya kepada orang tua.
“Bantuan itu untuk anak, bukan untuk orang tua yang mengonsumsinya,” tegasnya.
Selain itu, Alhudri menyoroti penggunaan anggaran penanganan stunting yang
masih banyak dialokasikan untuk operasional. Ia meminta agar dana yang
tersedia digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.
Untuk itu, ia menekankan
pentingnya data yang akurat agar kebijakan yang diterapkan benar-benar
menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mendorong koordinasi lebih erat dengan aparat tingkat kecamatan
seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang memiliki akses lebih dekat dengan
kondisi masyarakat di lapangan. “BKKBN dan Pemda harus memiliki data yang sama
agar tidak ada lagi klaim miskin yang tidak benar,” katanya.
Alhudri kemudian membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Penjabat
Bupati Gayo Lues, di mana ia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari
4.077 menjadi hanya 63 orang serta menurunkan angka stunting hingga 19,2
persen.
“Perbaiki infrastruktur, ekonomi naik, dan stunting turun. Itulah yang
kami buktikan di Gayo Lues,” ujarnya.
Baca Juga:
Gubernur Aceh Ajak Pegawai Jaga Kekompakan dan Disiplin di Bulan
Ramadhan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim,
menyampaikan bahwa stunting masih menjadi permasalahan serius di Aceh,
dengan sekitar 38.004 keluarga berisiko stunting.
Ia menegaskan, penyebab
stunting tidak hanya berkaitan dengan kurangnya gizi, tetapi juga faktor lain
seperti keterbatasan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
Untuk menangani permasalahan ini secara lebih komprehensif, Safrina menekankan
pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga
seperti PAUD dan Posyandu.
Selain membahas stunting, Safrina juga menyoroti pentingnya pemberdayaan
lansia dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, lansia yang mandiri
secara ekonomi dan sosial dapat mengurangi ketergantungan pada generasi
produktif, sekaligus memperkuat struktur sosial dalam masyarakat.
Lansia yang
tetap aktif dan produktif dapat berkontribusi dalam berbagai sektor, baik
ekonomi, sosial, maupun budaya.
Menutup pertemuan, Alhudri memberikan apresiasi kepada BKKBN dan seluruh pihak
yang telah bekerja sama dalam menangani permasalahan kemiskinan dan stunting
di Aceh.
Ia optimistis dengan kolaborasi yang lebih erat serta penggunaan data
yang lebih akurat, permasalahan ini dapat diatasi secara efektif dan
memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.[]
