 |
| Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (tengah) saat menemui wartawan setelah acara HUT PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jum’at (10/1/2025). (Foto: Ist). |
PDIP tegaskan tidak akan jadi oposisi di pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto. Namun, Megawati Soekarnoputri meminta partai mendukung pemerintah
tanpa menempatkan kader dalam kabinet.
Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
menegaskan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menyatakan partainya tidak
akan menjadi oposisi dalam pemerintahan.
Keputusan ini, kata Basarah, merupakan perintah Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri yang berpegang pada filosofi Pancasila dan prinsip gotong
royong.
Baca Juga:
- Politik Itu Soal Komunal Bukan Personal
- Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK, Hasto Kristiyanto: PDIP Kokoh Menjaga Demokrasi dan Supremasi Hukum
“Oleh karena itu, kami tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan
sistem oposisi,” ujar Basarah usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun
(HUT) PDIP di Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.
Menurut Basarah, PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo, tetapi dukungan
itu tidak berarti menempatkan kader di kabinet. Hal ini menjadi batas yang
telah ditentukan oleh Megawati.
Basarah menjelaskan, Megawati menilai gotong royong sebagai esensi Pancasila
harus tercermin dalam sikap politik PDIP. Prinsip ini mendorong PDIP untuk
bekerja sama dengan pemerintah, meskipun tidak secara langsung masuk ke dalam
jajaran kabinet.
Keputusan tersebut, lanjut Basarah, juga telah dikomunikasikan kepada
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelum pelantikan presiden
dan wakil presiden.
Baca Juga:
- PDIP Kooperatif Hadapi Kasus Hasto Kristiyanto yang Jadi Tersangka KPK
- Hasto Kristiyanto Siap Bongkar Dugaan Korupsi Petinggi Negara, Pengamat: Politik Saling Sandera Masih Dominan
Basarah menegaskan sikap ini berbeda dari posisi politik PDIP saat era
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ketua Umum PDIP dan Prabowo
memiliki riwayat persahabatan yang panjang. Persahabatan ini menjadi fondasi
hubungan politik kedua partai,” katanya.
Sikap Politik Dibahas Dalam Kongres PDIP
PDIP berencana membahas detail sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo
dalam Kongres Partai pada April 2025 mendatang. Basarah menyebut kongres itu
akan menjadi forum resmi untuk merumuskan langkah-langkah PDIP ke depan.
“Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu
Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyatakan dukungan PDIP terhadap
pemerintahan Prabowo. Menurut Puan, dukungan ini akan diwujudkan melalui kerja
sama di parlemen tanpa keterlibatan kader partai di kabinet.
“Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak
menempatkan kader di kabinet. Kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak
Prabowo untuk membangun Indonesia,” kata Puan saat ditemui di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca Juga:
- Baleg dan Seluruh Fraksi DPR-RI Sepakati 41 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025
- KPK Terus Bidik Pihak Lain Dalam Kasus Harun Masiku
Puan menambahkan, Megawati akan memberikan pernyataan resmi terkait dukungan
tersebut. Sikap ini, menurut Puan, menunjukkan bahwa mendukung pemerintah
tidak harus melalui posisi kabinet.
Basarah menekankan bahwa hubungan politik PDIP dengan Gerindra memiliki dasar
persahabatan yang erat antara Megawati dan Prabowo. Hal ini menjadi alasan
PDIP tidak mengambil langkah oposisi seperti yang dilakukan di era SBY.
“Situasi inilah yang kami gambarkan bahwa posisi politik PDIP tidak mengenal
istilah oposisi,” tegas Basarah.
PDIP berkomitmen mendukung program pemerintahan Prabowo untuk kemajuan
Indonesia, namun tetap menjaga batas dalam menempatkan kadernya di luar
kabinet.[]
Sumber: tempo.co
