BANDA ACEH | KoranAceh.net — Pagi itu, suasana halaman Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terasa berbeda. Setelah beberapa hari larut dalam nuansa Idulfitri 1447 Hijriah, para aparatur sipil negara kembali berkumpul, berbaris rapi dalam apel perdana pascalibur, Rabu, 25 Maret 2026.
Apel ini bukan sekadar rutinitas pembuka hari kerja. Ia menjadi penanda dimulainya kembali ritme pelayanan publik—dengan disiplin sebagai kata kunci utama.
Di bawah arahan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRA, seluruh jajaran—mulai dari pejabat struktural, fungsional, hingga staf—mengikuti apel dengan penuh khidmat. Pesan yang disampaikan pun jelas: kembali bekerja berarti kembali pada tanggung jawab.
Disiplin Jadi Garis Awal
Penegakan disiplin menjadi sorotan utama dalam apel tersebut. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Aceh yang menegaskan bahwa setiap pimpinan instansi wajib memastikan kehadiran dan kepatuhan jam kerja pegawai.
Nama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, disebut sebagai pengingat bahwa komitmen terhadap disiplin bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari integritas ASN dalam menjalankan tugasnya.
Dalam arahannya, Kabag Umum menekankan bahwa tidak ada ruang bagi kelonggaran tanpa alasan jelas. Pegawai yang absen tanpa keterangan pascalibur akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Momentum pascalibur, menurutnya, justru menjadi ujian nyata bagi komitmen dan profesionalisme aparatur.
Dari Libur ke Layanan
Meski baru saja melewati masa cuti bersama pada 20, 23, dan 24 Maret, Sekretariat DPRA dituntut untuk segera kembali bergerak cepat. Tidak ada masa transisi yang panjang—pelayanan publik harus tetap berjalan optimal sejak hari pertama kerja.
Unit-unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diinstruksikan untuk memastikan pelayanan tetap tersedia. Pengaturan jadwal dan penugasan pegawai menjadi kunci agar tidak terjadi kekosongan layanan.
Di sinilah wajah birokrasi diuji: apakah mampu tetap responsif setelah jeda panjang, atau justru melambat.
Lebaran sebagai Titik Balik
Apel perdana ini juga menjadi refleksi bahwa Idulfitri bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga momentum untuk memperbarui komitmen. Semangat kembali ke “fitrah” diterjemahkan dalam bentuk disiplin kerja, tanggung jawab, dan pelayanan yang lebih baik.
Di halaman kantor itu, barisan ASN yang berdiri tegap seakan mengirim pesan sederhana namun penting—bahwa setelah libur usai, tugas kembali dimulai.
Dan bagi Sekretariat DPRA, tugas itu bukan sekadar administratif, melainkan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, melayani, dan memberi manfaat bagi masyarakat Aceh.[]
