

KoranAceh.Net | Banda Aceh – Di tengah bencana hidrometeorologi yang melumpuhkan banyak wilayah Aceh, muncul sebuah seruan kemanusiaan dari pihak yang menamakan diri sebagai Pemerintahan Negara Acheh Darussalam di Pengasingan. Melalui sebuah dokumen bertanggal 8 Desember 2025, Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani—yang menyebut dirinya sebagai Perdana Menteri Acheh Darussalam di pengasingan—mengajak masyarakat di seluruh Aceh untuk mengibarkan bendera putih selama satu bulan penuh, mulai 8 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Seruan tersebut diklaim sebagai upaya memberi tahu dunia internasional bahwa Aceh berada dalam kondisi darurat kemanusiaan akibat banjir bandang dan longsor besar yang melanda sejak akhir November. Dalam dokumen itu, Yusra menulis bahwa pengibaran bendera putih bertujuan untuk menjadi simbol zona damai, perlindungan, dan seruan meminta perhatian dunia, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalih Mendesak: Banyak Wilayah Terisolasi, Mayat Belum Dievakuasi
Dalam seruannya, Yusra menekankan bahwa kondisi di Aceh telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani:
- Banyak desa hancur akibat banjir bandang.
- Puluhan ribu pengungsi kehilangan tempat tinggal dan berada di titik-titik isolasi.
- Infrastruktur utama seperti jalan nasional, listrik, dan jembatan lumpuh.
- Sejumlah mayat korban yang tertimbun lumpur dilaporkan belum dapat dievakuasi hingga saat ini.
Ia menyebut, jika tidak ada intervensi bantuan internasional secara cepat, akan muncul risiko kelaparan massal dan potensi wabah penyakit.
Minta Bantuan Langsung dari PBB dan Negara Asing
Yusra juga menyerukan agar bantuan internasional tidak disalurkan melalui pemerintah Indonesia, yang dalam dokumen tersebut ia sebut sebagai “kakitangan kolonial Indonesia”. Ia meminta agar bantuan diberikan langsung kepada korban melalui delegasi kemanusiaan PBB maupun NGO asing.
Dokumen itu menyatakan:
“Memohon kepada Badan Dunia PBB, negara-negara anggota PBB, dan NGO asing berkenan memberi bantuan langsung kepada korban bencana dalam bentuk barang… karena dipercayai bahwa (jika dititipkan ke pemerintah Indonesia) tidak akan sampai kepada tangan yang memerlukan.”
Ia juga membuka peluang bagi organisasi masyarakat dan NGO lokal untuk dilibatkan dalam pendistribusian.
Kontroversi: Status Tidak Diakui, Namun Seruan Menyebar
Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap lambannya distribusi bantuan nasional, terutama ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Namun demikian, pemerintah pusat selama ini tidak mengakui keberadaan entitas “Negara Acheh Darussalam di Pengasingan”, sehingga pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal.
Meski begitu, pesan ini telah menyebar cepat di media sosial dan grup-grup komunikasi masyarakat Aceh, terutama di wilayah pengungsian yang mengaku belum mendapatkan bantuan memadai selama lebih dari 10–12 hari.
Kondisi Lapangan Memperburuk Ketegangan
Hingga Minggu malam, data resmi menunjukkan:
- 1,8 juta lebih warga terdampak bencana
- 845 ribu jiwa mengungsi
- Banyak desa masih terputus karena jalan tertimbun dan jembatan runtuh
- Akses perahu dan helikopter sangat terbatas
Situasi ini memperkuat persepsi bahwa Aceh sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang belum tertangani secara optimal.
Belum Ada Respons Resmi Pemerintah Indonesia
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh belum mengeluarkan pernyataan terkait seruan dari PM Acheh Darussalam di pengasingan tersebut.
Namun sejumlah analis menilai, seruan seperti ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan politik di tengah situasi bencana, terutama jika digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengkritik atau menekan pemerintah pusat.
Warga Aceh Tetap Menunggu Bantuan Nyata
Di tengah perdebatan politik, yang paling mendesak tetaplah kebutuhan masyarakat:
- Makanan
- Air bersih
- Obat-obatan
- Perahu
- Akses evakuasi untuk desa terisolasi
Bagi mereka, siapa pun yang datang membawa bantuan—baik pemerintah daerah, pusat, maupun internasional—tetap akan diterima.
Bencana telah memaksa rakyat Aceh hidup di titik nadir. Yang mereka tunggu sekarang hanyalah tindakan cepat dan penyelamatan nyawa, di tengah krisis yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.[]

