KoranAceh.Net | BANDA ACEH — Ketidakpastian pemerintah pusat dalam menetapkan status Bencana Nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Aceh memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil. Beberapa tokoh menilai pemerintah “menggantung” keputusan penting tersebut, sementara kondisi korban di lapangan terus memburuk.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada wartawan, salah satu aktivis masyarakat sipil dan seorang mantan juru runding GAM yang beritanya beredar luas menyebut bahwa sikap lamban pemerintah pusat telah memperdalam penderitaan rakyat di sejumlah kabupaten/kota terdampak. Menurutnya, indikator untuk menetapkan Bencana Nasional telah terpenuhi sejak hari-hari awal bencana, namun pemerintah pusat masih belum mengambil keputusan strategis.
“Korban terus bertambah, akses masih banyak yang terputus, logistik menumpuk di bandara, dan ribuan warga bertahan tanpa bantuan yang layak. Pemerintah pusat terlalu lamban. Aceh sedang berada dalam situasi krisis,” ujarnya.
Kekecewaan Memuncak, Desakan Referendum Mencuat
Sejumlah elemen sipil mulai menyuarakan opsi referendum sebagai bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai “kelalaian struktural” pemerintah pusat dalam menangani krisis kemanusiaan ini. Mereka menilai Aceh kembali diperlakukan tidak adil, terutama ketika pemerintah pusat dinilai tidak responsif terhadap penderitaan masyarakat di daerah.
Seruan referendum ini muncul dari rasa frustrasi kolektif masyarakat yang melihat bahwa penanganan bencana dilakukan tidak terkoordinasi, sementara keputusan politik tingkat nasional berjalan lambat.
Distribusi Bantuan Masih Terkendala
Di lapangan, berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak titik pengungsian masih mengalami kekurangan pangan, air bersih, dan layanan medis. Sebagian besar akses jalan di wilayah pedalaman Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Bener Meriah, serta Bireuen dan Pidie Jaya masih sulit dilalui.
Relawan menyebut bahwa keterlambatan pendistribusian logistik membuat kondisi psikologis dan kesehatan warga semakin menurun. Meski bantuan dari berbagai pihak telah mengalir deras, masalah koordinasi dan transportasi masih menjadi hambatan utama.
Tuntutan untuk Pemerintah Pusat
Elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah pusat untuk:
- segera menetapkan status Bencana Nasional,
- mengambil alih kendali penuh operasi kemanusiaan di Aceh,
- mempercepat distribusi bantuan udara ke wilayah terisolasi,
- serta membuka akses komunikasi dan data terpadu antar-instansi.
Mereka menilai langkah-langkah tersebut harus dilakukan segera untuk mencegah dampak kemanusiaan yang lebih besar.
Kemarahan Publik Menguat
Narasi bahwa pemerintah pusat kurang peduli terhadap Aceh kembali mencuat di ruang publik. Para aktivis menegaskan bahwa seruan referendum bukanlah ancaman, tetapi ekspresi kekecewaan mendalam terhadap ketidakpekaan negara di tengah bencana besar yang merenggut ratusan nyawa dan melumpuhkan hampir seluruh infrastruktur utama.
Hingga kini, pemerintah pusat masih belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan penetapan Bencana Nasional maupun desakan masyarakat sipil soal referendum.
Sementara itu, kondisi pengungsian di berbagai titik dilaporkan makin mendesak, menunggu kepastian langkah cepat dari pemerintah pusat.[]