KoranAceh.id | BIREUEN — Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia menggelar aksi demonstrasi di Simpang Empat Bireuen, Ahad, 7 Desember 2025, bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh. Massa aksi membawa Bendera Bulan Bintang dan menyampaikan kritik keras terhadap respons pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.
Koordinator aksi, Syahrul, menilai lambannya penanganan bukan sekadar akibat curah hujan ekstrem, melainkan juga kerusakan lingkungan yang menurut mereka terkait dengan maraknya izin usaha ekstraktif di kawasan hulu.
“Aceh bukan tempat wisata bagi pelaku perusakan lingkungan dan kemanusiaan,” kata Syahrul dalam orasinya.
Tuntut Penetapan Bencana Nasional
Para aktivis meminta pemerintah pusat segera menetapkan bencana hidrometeorologi di Aceh sebagai Bencana Nasional, mengingat luasnya dampak kerusakan dan masih banyaknya daerah yang terisolasi. Mereka juga menuntut Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
Selain itu, massa aksi menyatakan bahwa jika pemerintah tetap lamban dalam penanganan bencana, mereka membuka opsi referendum bagi masyarakat Aceh untuk menentukan sikap politiknya sendiri.
Soroti Konsesi PT Tusam Hutani Lestari
Dalam aksi tersebut, aktivis juga menyoroti konsesi PT Tusam Hutani Lestari (THL)—perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan areal sekitar 97 ribu hektare di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. Syahrul menyebut konsesi itu berada di antara puluhan izin tambang, HTI lain, HPH, hingga perkebunan besar yang menurut mereka telah menggerus tutupan hutan.
Ia menyatakan bahwa aktivitas berbagai konsesi di kawasan pegunungan dan hulu sungai melemahkan kemampuan alam menahan limpasan air, sehingga ketika hujan ekstrem terjadi, banjir bandang membawa lumpur dan kayu ke pemukiman warga, menenggelamkan ribuan rumah serta memaksa puluhan ribu orang mengungsi.
Daerah Terparah Terdampak
Peta wilayah terdampak menunjukkan garis ungu pada sejumlah kabupaten seperti Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues, hingga Aceh Singkil. Di zona ini, banjir tercatat sebagai yang terparah dan telah berstatus siaga darurat.
Syahrul menambahkan, daerah hulu sungai di kawasan tersebut juga dibebani lebih dari 30 izin tambang mineral seluas 132 ribu hektare, ditambah konsesi HTI dan kayu yang mendekati batas permukiman.
“Di Linge, Aceh Tengah, PT THL mengelola hampir 100 ribu hektare hutan. Warga telah lama memprotes karena hutan adat berubah menjadi kebun industri pinus dan mengganggu daerah tangkapan air,” ujarnya.
Bantuan Masih Minim di Hari ke-12 Pascabencana
Memasuki hari ke-12 pascabanjir, para aktivis menyebut masih banyak titik terdampak yang minim bantuan. Mereka menyoroti lambannya evakuasi, terbatasnya logistik, serta meningkatnya jumlah korban meninggal dan hilang.
Beberapa kepala daerah di Aceh sebelumnya juga menyampaikan bahwa mereka kewalahan menghadapi jalan yang putus, suplai logistik terbatas, serta anggaran daerah yang tidak memadai.
“Masih banyak korban yang belum tertolong, warga hilang belum ditemukan, logistik tidak sampai ke lokasi. Kondisi ini memicu kepanikan masyarakat, bahkan yang berada di daerah tak langsung terdampak,” kata Syahrul.
Ia menyimpulkan bahwa belum ditetapkannya status Darurat Bencana Nasional menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap situasi kritis yang dialami warga Aceh. Para aktivis menegaskan akan terus mendesak langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk mempercepat penanganan bencana.[]