 |
|
Plt Sekda Aceh M. Nasir membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 di Hotel Grand Nanggroe, Selasa (25/3/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Pemerintah Aceh bahas RKPA 2026 dengan fokus hilirisasi SDA. Kemiskinan
turun, tapi tantangan masih ada. Forum tekankan sinergi untuk pembangunan
berkelanjutan.
koranaceh.net
–
Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 pada Selasa, 25 Maret 2025.
Forum ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih
partisipatif, inklusif, dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan.
Baca Juga :
Pemerintah Aceh Terima Pengelolaan Sementara Kolam Renang Tirta Raya,
Siap Dibuka untuk Publik
Dalam sambutannya, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan
bahwa RKPA 2026 akan berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber
daya alam (SDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati permasalahan awal
pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program
pembangunan dengan target provinsi,” ujar Nasir.
Menurutnya, hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi kunci dalam
meningkatkan produktivitas sektor unggulan, menciptakan nilai tambah
ekonomi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat
Aceh.
Selain membahas arah pembangunan 2026, forum ini juga menyoroti capaian
positif Pemerintah Aceh dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan di provinsi ini pada
September 2024 turun menjadi 12,64 persen, atau mengalami penurunan sebesar
1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang masih di angka 14,23
persen.
Baca Juga :
Angka Kemiskinan di Aceh Turun 1,59 Persen, Tertinggi dalam Empat Tahun
Terakhir
Kendati begitu, Nasir menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus
terus diperkuat dengan strategi yang lebih efektif.
“Meski menunjukkan tren positif, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan
inovasi serta strategi intervensi yang lebih efektif untuk terus menekan
angka kemiskinan,” katanya.
Menurutnya, langkah konkret yang akan ditempuh meliputi peningkatan
perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, serta
memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan
antar-generasi.
Plt Sekda Aceh ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah,
akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan
pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga :
Temuan BPK Jadi Masukan bagi Pemerintah Aceh, Plt Sekda: Kami Terus
Berbenah
“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi,
serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang
mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan
berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh,
akademisi, hingga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.
Melalui forum ini, Pemerintah Aceh berharap dapat mengakomodasi berbagai
masukan konstruktif dari berbagai pihak guna memperkaya perencanaan
pembangunan tahun 2026.
Dengan pendekatan berbasis partisipasi publik, RKPA 2026 diharapkan menjadi
dokumen perencanaan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab berbagai
tantangan pembangunan di Aceh. []
