BANDA ACEH | KoranAceh.net – Keterbatasan kemampuan fiskal menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (Raqan APBK) Tahun Anggaran 2027. Di tengah penurunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, pemerintah dituntut lebih cermat menentukan prioritas pembangunan serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh saat menyampaikan pandangan terhadap Raqan APBK Tahun Anggaran 2027 dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Pandangan fraksi gabungan tersebut dibacakan Sekretaris Fraksi, Muhammad Iqbal ST. Dalam penyampaiannya, fraksi memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, pengawasan kebocoran penerimaan, hingga efektivitas belanja pembangunan.
Fraksi Golkar-PKB-PPP mengawali pandangannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Banda Aceh atas penjelasan dan penyerahan resmi Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027 kepada DPRK.
Menurut Iqbal, APBK merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Fraksi tersebut juga menyambut baik arah kebijakan Pemerintah Kota untuk membangun Banda Aceh yang lebih maju, Islami, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang direncanakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Salah satu catatan utama berkaitan dengan kondisi pendapatan daerah. Berdasarkan penjelasan Wali Kota, pendapatan dalam R-APBK 2027 mengalami penurunan sebesar 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS Tahun 2027. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat mengalami penurunan sebesar 9,55 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi kemampuan fiskal Kota Banda Aceh. Untuk itu, Fraksi Golkar-PKB-PPP meminta pemerintah lebih agresif menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Optimalisasi PAD, menurut mereka, dapat dilakukan melalui pendataan potensi pajak dan retribusi, perbaikan administrasi, serta digitalisasi pelayanan. Selain itu, aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal perlu didorong agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan kota.
Pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan juga menjadi perhatian khusus, terutama pada sektor perparkiran, pasar, reklame, dan berbagai jenis retribusi lainnya.
Di sisi belanja, Fraksi Golkar-PKB-PPP mencatat adanya penurunan sebesar 5,19 persen dibandingkan KUA-PPAS. Pemerintah Kota diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan dengan mengutamakan program produktif yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sejumlah sektor strategis turut mendapat sorotan, salah satunya infrastruktur dan pengendalian banjir. Fraksi mengapresiasi rencana pemeliharaan jalan, perbaikan drainase, penataan pedestrian, serta peningkatan infrastruktur dasar. Namun, pembangunan diminta dilakukan secara merata, terutama di kawasan permukiman yang masih menghadapi persoalan banjir, genangan air, dan kerusakan jalan lingkungan.
Penanganan banjir juga diharapkan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, bukan sekadar melalui langkah sementara.
Pada sektor pendidikan, fraksi mendukung pemenuhan anggaran minimal 20 persen, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi, serta keberlanjutan program Banda Aceh Academy. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan diikuti perbaikan kualitas tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan pendidikan karakter generasi muda.
Sementara di bidang kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan fasilitas kesehatan harus tetap menjadi prioritas, termasuk penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.
Perhatian berikutnya diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM. Rencana peningkatan fasilitas Pasar Aceh, Sentra IKM, serta penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, dan kuliner dinilai perlu memberikan dampak ekonomi yang terukur.
Pemerintah Kota didorong memperluas akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pemasaran produk, dan digitalisasi usaha agar pelaku UMKM mampu berkembang dan memiliki daya saing.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya pembangunan dan pemberdayaan gampong. Alokasi Dana Gampong yang diperhitungkan sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi di tingkat gampong.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong juga diminta menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan kota.
Selain persoalan ekonomi dan infrastruktur, Fraksi Golkar-PKB-PPP turut menyoroti pembangunan sosial dan keagamaan. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, Banda Aceh dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh dalam mewujudkan masyarakat yang Islami, berakhlak, tertib, dan bermartabat.
Fraksi mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan syariat Islam. Namun, pelaksanaannya diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendidikan, pembinaan, keteladanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Dalam pandangannya, fraksi turut mengangkat fenomena LGBT yang disebut menjadi salah satu persoalan sosial dan perhatian masyarakat. Mereka mendorong pendekatan pencegahan melalui pendidikan agama, pembinaan akhlak, penguatan ketahanan keluarga, serta koordinasi antarlembaga dan pemerintah gampong.
Sejumlah langkah yang diusulkan antara lain memperkuat pendidikan agama sejak usia dini, meningkatkan peran orang tua dalam pendampingan anak, mengoptimalkan kegiatan kepemudaan dan olahraga, serta memperkuat koordinasi Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Pendidikan, lembaga keagamaan, dan pemerintah gampong.
Di sisi lain, rencana pembangunan Laboratorium Parfum, Taman Atsiri, dan Tugu Parfum sebagai identitas baru Kota Banda Aceh juga mendapat perhatian. Fraksi pada prinsipnya mendukung gagasan tersebut sepanjang didasarkan pada kajian matang dan memiliki manfaat ekonomi yang jelas.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu mendorong pertumbuhan industri parfum, membuka peluang usaha, melibatkan UMKM, serta meningkatkan daya saing produk lokal berbasis potensi minyak nilam dan tanaman aromatik Aceh.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar-PKB-PPP menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab melalui peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap program yang dibiayai APBK harus memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.
Fraksi juga mendorong penguatan pengawasan internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta pengembangan sistem informasi APBK yang mudah diakses masyarakat.
Bagi Fraksi Golkar-PKB-PPP, tantangan APBK 2027 bukan semata-mata bagaimana menyusun anggaran di tengah keterbatasan fiskal, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Banda Aceh.[]







