JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta camat di seluruh Indonesia memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto hingga tingkat masyarakat. Peran camat dinilai strategis untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan, aparat kewilayahan harus memperkuat koordinasi, pendataan, serta identifikasi berbagai persoalan di lapangan agar program prioritas Presiden dapat terlaksana dengan baik.
“Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras,” kata Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/11/2026) lalu.
Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 camat secara langsung dan lebih dari 7.000 camat lainnya secara daring. Kegiatan itu digelar untuk memperkuat kapasitas camat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi program jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan inflasi, ketahanan pangan, hingga pemberantasan tuberkulosis (TBC).
Menurut Safrizal, program-program tersebut memerlukan dukungan aparat kewilayahan karena implementasinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Camat memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembekalan teknis bagi camat diperlukan agar mereka memahami bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Sebagai contoh, dalam upaya pemberantasan TBC, camat diharapkan memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan dan aparatur terkait di lapangan. Peran tersebut penting untuk mendukung pelacakan penderita sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjalani pengobatan secara konsisten.
Menurutnya, pendekatan aparat kewilayahan dapat memperkuat berbagai program teknis yang dijalankan kementerian dan lembaga.
“Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh kementerian dan lembaga,” katanya.
Melalui penguatan koordinasi dan pembekalan teknis tersebut, Kemendagri berharap camat mampu mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, mempercepat penyelesaian kendala, serta memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal hingga ke tingkat masyarakat. []
