AcehPemerintahanPolitik

Fraksi Demokrat Soroti Infrastruktur dan Layanan Dasar dalam Raqan APBK Banda Aceh 2027

×

Fraksi Demokrat Soroti Infrastruktur dan Layanan Dasar dalam Raqan APBK Banda Aceh 2027

Sebarkan artikel ini

BANDA ACEH | KoranAceh.net – Persoalan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga kemandirian fiskal menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (Raqan APBK) Tahun Anggaran 2027.

Di tengah proyeksi penurunan pendapatan daerah dan keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai perlu lebih cermat menentukan prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (10/11/2026). Pandangan fraksi dibacakan Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Aiyub Bukhari.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menyambut baik tema pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2027, yakni peningkatan layanan infrastruktur dasar dan optimalisasi sumber daya serta memperkuat kemitraan pembangunan.

Namun, sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus berorientasi pada pemerataan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran bukan sekadar angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara lahir dan batin,” demikian penegasan yang disampaikan Aiyub.

Fraksi Demokrat mencermati bahwa pendapatan daerah dalam Raqan APBK 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.351.204.741.633 atau sekitar Rp1,35 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan Rp82,64 miliar atau 5,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan itu tidak terlepas dari kebijakan efisiensi dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa Banda Aceh masih menghadapi tantangan dalam membangun kemandirian fiskal.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRK Banda Aceh, kontribusi pendapatan transfer mencapai 58,20 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran 28,37 persen.

Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai membuat kemampuan fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran nasional. Karena itu, Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Kota meningkatkan PAD secara terukur dan berkeadilan, melalui optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Selain itu, reformasi belanja juga dinilai penting agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota diminta menjaga disiplin fiskal serta menghindari defisit yang tidak diperlukan.

Dalam sektor pendidikan, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan gedung dan fasilitas fisik.

Pemerataan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik antarkecamatan, peningkatan kompetensi guru, dan digitalisasi pembelajaran harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Fraksi juga mendorong Dinas Pendidikan menerapkan indikator kinerja berbasis hasil, seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan kualitas lulusan yang berdaya saing. Tidak boleh ada anak Banda Aceh yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi.

Sementara di bidang kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan stunting, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan kualitas pelayanan puskesmas menjadi sejumlah agenda yang harus diperkuat.

Fraksi Demokrat meminta agar anggaran kesehatan lebih diarahkan pada kegiatan promotif dan preventif, bukan semata-mata pengobatan. Integrasi data kesehatan berbasis digital juga dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.

Sorotan cukup besar juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup. Fraksi Demokrat mencatat belanja modal tahun 2027 direncanakan sebesar Rp100,544 miliar atau sekitar 7,44 persen dari total belanja daerah.

Dengan porsi tersebut, pemerintah diminta memastikan belanja modal benar-benar diarahkan pada pembangunan aset produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah persoalan spesifik turut disampaikan, mulai dari kebutuhan pipanisasi di Gampong Ilie dan Alue Naga, penanganan genangan air di Doy, Ie Masen Kayee Adang, dan kawasan Pasar Tani, hingga revitalisasi Taman Putroe Phang yang dinilai sudah tidak tertata.

Persoalan drainase, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, persampahan, jalan dan konektivitas, serta ruang publik yang layak juga diminta menjadi perhatian pemerintah.

Dalam pengelolaan sampah, Fraksi Demokrat mendukung inovasi retribusi sampah digital melalui aplikasi e-Resam yang digagas Dinas Lingkungan Hidup. Namun, penerapannya harus disertai pengawasan armada dan penegakan disiplin agar tidak terjadi ceceran limbah di badan jalan.

Untuk memastikan pembangunan lebih merata, Fraksi Demokrat turut mendorong penerapan konsep spatial budgeting atau penganggaran berbasis kebutuhan wilayah. Dengan pendekatan tersebut, alokasi anggaran diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu, tetapi juga menjangkau kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan dan gampong.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata syariah dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

Fraksi Demokrat meminta dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Pembentukan klaster ekonomi berbasis gampong juga dinilai dapat memperkuat produktivitas masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Di sisi lain, peningkatan PAD melalui kebijakan pajak dan retribusi harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah diminta tidak menjadikan pungutan baru sebagai jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah, menjaga alokasi kesehatan, serta mengalokasikan Dana Gampong sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum sesuai ketentuan.

Namun, alokasi tersebut harus dipastikan tepat sasaran dan konsisten dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Penurunan alokasi Dana Desa yang signifikan juga menjadi perhatian sehingga optimalisasi Alokasi Dana Gampong perlu didukung pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

Tidak hanya sektor pelayanan publik, Fraksi Demokrat turut mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas aparatur, dan penerapan sistem merit secara konsisten dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan terhadap belanja daerah juga diminta diperketat, terutama belanja operasi yang mencapai Rp1,17 triliun, agar tidak terjadi pemborosan maupun kebocoran anggaran.

Selain itu, inventarisasi dan penataan aset daerah perlu dilakukan secara serius. Gedung-gedung terbengkalai yang berpotensi membahayakan keselamatan warga harus mendapat perhatian, termasuk memastikan aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara produktif.

Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota, di antaranya penyusunan rencana kerja yang konkret dan terukur, memprioritaskan belanja produktif, meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Fraksi Demokrat juga menegaskan bahwa APBK 2027 harus terbebas dari kepentingan politik jangka pendek dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat Banda Aceh.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya, dengan harapan seluruh masukan dan rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.[]