AcehPemerintahanPolitik

DPRK Banda Aceh Serahkan Hasil Reses II 2026 dari Lima Dapil

×

DPRK Banda Aceh Serahkan Hasil Reses II 2026 dari Lima Dapil

Sebarkan artikel ini

BANDA ACEH | KoranAceh.net – Berbagai kebutuhan masyarakat yang dihimpun anggota DPRK Banda Aceh melalui kegiatan reses di lima daerah pemilihan (dapil) kini disampaikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah program dan prioritas pembangunan daerah.

Laporan hasil Reses II Masa Persidangan III Tahun 2026 disampaikan Anggota DPRK Banda Aceh, Devi Yunita, dalam rapat paripurna dewan, Senin, 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, dokumen hasil reses turut diserahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

Dalam penyampaiannya, Devi menjelaskan bahwa reses merupakan salah satu sarana bagi anggota legislatif untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi langsung dengan masyarakat sebagai konstituen.

Melalui pertemuan di tengah masyarakat, anggota DPRK dapat mendengar berbagai persoalan, kebutuhan, serta usulan warga. Interaksi tersebut juga membuka ruang diskusi yang lebih terbuka sehingga masyarakat dapat menyampaikan pandangan secara langsung kepada wakilnya.

“Pada kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik, tuntutan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka ikut berperan aktif membangun Kota Banda Aceh melalui para wakilnya di lembaga legislatif,” kata Devi Yunita.

Menurut Devi, reses tidak seharusnya dipandang sebatas agenda rutin lembaga legislatif. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam pembahasan pembangunan daerah.

Karena itu, berbagai masukan yang telah dihimpun dari lima dapil diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Aspirasi tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam menyusun program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, kewenangan pemerintah, dan kemampuan keuangan daerah.

Devi menekankan pentingnya tindak lanjut agar hasil reses tidak berhenti sebagai dokumen laporan. Pemerintah kota diharapkan menelaah usulan yang disampaikan dan menentukan langkah penanganan, baik melalui perencanaan dan penganggaran maupun peninjauan langsung ke lapangan.

“Harapan kami, segala usulan aspirasi yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam APBK atau langsung melakukan peninjauan ke lapangan,” tuturnya.

Bagi Devi, respons pemerintah terhadap hasil reses menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif. Aspirasi yang disampaikan warga perlu mendapat kejelasan tindak lanjut sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam proses pembangunan.

Dokumen hasil Reses II Masa Persidangan III Tahun 2026 selanjutnya menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dipelajari dan dipertimbangkan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program daerah.

Tindak lanjut terhadap berbagai usulan tersebut akan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan, kewenangan pemerintah, serta kemampuan anggaran. Dengan demikian, hasil reses diharapkan tidak hanya menjadi catatan aspirasi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap perencanaan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.