Aceh Tamiang – Memasuki tahap rekonstruksi pascabencana, Kabupaten Aceh Tamiang mulai menunjukkan pemulihan yang nyata. Daerah yang mengalami salah satu dampak banjir terparah di Aceh ini memperoleh alokasi sekitar Rp192 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang terdampak.
Langkah cepat Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Fahmi, M.H., segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang melalui percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, Syamsul Rizal, S.Ag., M.AP., Sabtu (1/8/2026), mengatakan bahwa program revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak akibat banjir, tetapi juga mengembalikan ruang belajar yang aman, sehat, dan nyaman agar para siswa dapat kembali menuntut ilmu dengan semangat baru.
“Rekonstruksi pendidikan harus menjadi investasi masa depan. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang layak agar proses pendidikan dapat kembali berjalan optimal,” ujarnya.
Menurut Syamsul Rizal, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam proses rekonstruksi. Salah satu contoh nyata dapat dilihat di SMP Negeri 2 Karang Baru, yang tidak hanya mengandalkan pelaksana proyek, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dalam kepanitiaan maupun pekerjaan pembangunan.
Sebanyak 23 ruang kelas direhabilitasi melalui pendekatan partisipatif yang menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah.
Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 2 Karang Baru, Dedek Yusra, S.Pd., mengungkapkan bahwa progres pembangunan hingga Sabtu (1/8/2026) telah mencapai lebih dari 89 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir.
“Kehadiran program revitalisasi ini menjadi penyelamat bagi kami. Karena melibatkan warga sekitar, ada rasa memiliki yang tinggi. Mereka bekerja dengan hati karena ini untuk tempat belajar anak-anak mereka sendiri,” katanya.
Selain mengedepankan partisipasi masyarakat, pihak sekolah juga dinilai berhasil menerapkan pengelolaan anggaran secara efektif.
Ketika harga berbagai material bangunan seperti semen, pasir, kerikil, dan keramik mengalami kenaikan, pihak sekolah telah lebih dahulu membeli sebagian besar kebutuhan material sehingga anggaran proyek tetap terkendali.
“Harga material memang sempat naik di pasaran. Beruntung sebagian besar kebutuhan material sudah kami belanjakan lebih awal sebelum harga melonjak. Hanya sekitar 200 zak semen yang kami beli dengan harga penyesuaian Rp80 ribu per zak,” jelas Dedek Yusra.
Strategi tersebut dinilai menjadi contoh bagaimana perencanaan yang matang mampu menghindarkan proyek dari pembengkakan biaya tanpa mengurangi kualitas pembangunan.
Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa fase rekonstruksi yang dimulai saat ini bukan semata-mata membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana, tetapi juga menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif.
Menurut Safrizal, Satgas PRR lebih difokuskan pada percepatan koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah, mengurai hambatan birokrasi, serta memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran di lapangan.
“Satgas berfokus mempercepat koordinasi, mengurai hambatan birokrasi, serta mengawasi pelaksanaan di lapangan. Model ini mempercepat eksekusi program karena kementerian dapat langsung bekerja,” ujar Safrizal.
Ia menambahkan, keberhasilan pemulihan Aceh tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang selesai dibangun, tetapi juga dari tingkat transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi seluruh proses pembangunan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Aceh kini memasuki babak baru pemulihan. Rekonstruksi tidak hanya membangun kembali sekolah, jalan, maupun fasilitas publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, menghidupkan kembali semangat gotong royong, serta menumbuhkan optimisme menuju Aceh yang lebih tangguh menghadapi masa depan.(*)
