BENER MERIAH – Di lekukan curam ruas jalan nasional Bireuen–Takengon, terdapat kawasan bernama Tajuk Enang-Enang. Bagi para pengendara, jalur ini dikenal sebagai lintasan berkelok yang menantang. Namun bagi masyarakat Gayo, Enang-Enang lebih dari sekadar jalan penghubung. Kawasan ini menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari kerja paksa pada masa kolonial hingga menjadi simbol ketangguhan masyarakat yang terus bertahan menghadapi berbagai ujian zaman.
Ketika banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 memutus akses utama di kawasan tersebut, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo nyaris lumpuh. Di tengah keterbatasan dan belum pulihnya akses, masyarakat memilih bergerak dengan semangat gotong royong.
Gerakan swadaya itu dipelopori oleh Syahrial bersama warga yang berhasil menghimpun donasi sekitar Rp1 miliar untuk membangun jembatan darurat dan membuka kembali jalur transportasi. Inisiatif tersebut menjadi simbol kuat solidaritas masyarakat Gayo.
Namun di sisi lain, keberadaan jembatan darurat memunculkan kekhawatiran dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait aspek keselamatan konstruksi. Perbedaan pandangan mengenai kelayakan penggunaan jembatan sempat memicu polemik di tengah masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh mengambil langkah mediasi dengan mengedepankan keselamatan sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas masyarakat.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menilai semangat gotong royong masyarakat merupakan modal sosial yang harus dijaga. Namun ia menegaskan bahwa pemulihan akses tidak boleh mengabaikan faktor keselamatan.
“Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, tetapi membatasi kendaraan berat untuk sementara waktu adalah langkah taktis demi menyelamatkan nyawa. Kita tidak boleh lalai atau berkompromi dengan risiko saat proses mitigasi sedang berjalan,” ujar Safrizal.
Sebagai putra daerah yang pernah menjabat Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal memahami bahwa Tajuk Enang-Enang bukan sekadar lokasi bencana. Kawasan tersebut memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan masyarakat Gayo, termasuk menjadi saksi pembangunan jalan pada era kolonial dan berbagai dinamika sosial yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Atas dasar itu, Satgas PRR mendorong dua langkah berjalan secara bersamaan. Dalam jangka pendek, dilakukan penguatan struktur jembatan swadaya, pemasangan portal pembatas kendaraan berat, serta percepatan kajian teknis agar akses masyarakat tetap terjaga secara aman.
Selain itu, Safrizal juga meminta BPJN Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membuka informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai perkembangan penguatan struktur, hasil kajian teknis, hingga rencana pembangunan jembatan permanen.
“Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Komitmen tersebut diwujudkan saat Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Sumatera, Tito Karnavian, meninjau langsung Tajuk Enang-Enang pada Selasa (7/7/2026), didampingi Safrizal ZA. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merespons cepat persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dari pertemuan bersama warga lahir sejumlah keputusan strategis. Selain mempertahankan pembatasan kendaraan berat demi keselamatan, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan terbatas jalur alternatif hasil swadaya masyarakat apabila dinyatakan layak oleh BPJN.
Pada saat yang sama, pemerintah memastikan pembangunan jembatan permanen sepanjang sekitar 300 meter dengan nilai investasi sekitar Rp700 miliar. Proyek tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2027 dengan estimasi masa konstruksi selama tiga tahun.
Jembatan baru itu diproyeksikan menjadi ikon baru konektivitas Tanoh Gayo sekaligus memperkuat jalur strategis yang menghubungkan wilayah pesisir dan dataran tinggi Aceh.
Meski demikian, pemerintah memastikan nilai sejarah kawasan tetap dipertahankan.
“Jembatan yang ada saat ini tidak kita hilangkan, karena punya sejarah,” kata Tito Karnavian saat berdialog dengan masyarakat.
Pernyataan tersebut disambut positif warga karena menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus menghapus jejak sejarah. Jembatan hasil swadaya masyarakat akan tetap dipertahankan dan diperkuat sehingga dapat menjadi bagian dari memori kolektif sekaligus simbol semangat gotong royong masyarakat Gayo.
Keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan rencana kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, untuk meninjau langsung aspek teknis pembangunan sebagai bagian dari percepatan realisasi proyek.
Polemik Tajuk Enang-Enang pada akhirnya menghadirkan pelajaran penting tentang penanganan pascabencana. Di satu sisi, terdapat ketulusan masyarakat yang bergerak melalui gotong royong. Di sisi lain, negara hadir memastikan setiap langkah tetap memenuhi aspek keselamatan dan keberlanjutan pembangunan.
Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur tidak hanya soal membangun kembali jalan dan jembatan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan, menjaga nilai sejarah, serta merawat semangat kebersamaan.
Dari lekukan Tajuk Enang-Enang, lahir sebuah pesan bahwa pembangunan yang paling bermakna bukanlah yang sekadar menghadirkan bangunan baru, melainkan yang mampu menjembatani masa lalu, kebutuhan hari ini, dan harapan masa depan masyarakat Tanoh Gayo.(*)