Banda Aceh – Pemerintah memasuki babak baru dalam pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra. Setelah delapan bulan berada pada fase tanggap darurat dan transisi, Aceh dijadwalkan memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) mulai 1 Agustus 2026 dengan alokasi anggaran mencapai Rp58,9 triliun, terbesar dibanding dua provinsi lain yang terdampak.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, saat menghadiri podcast bersama UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
“Bila tidak ada aral melintang, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Aceh mendapatkan alokasi hampir Rp59 triliun, di luar APBN reguler,” ujar Safrizal.
Kedatangan Safrizal di Kampus UIN Ar-Raniry disambut langsung Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sebelum podcast dimulai, keduanya berbincang santai sambil menikmati kopi di Warung Kopi Rumoh Aceh, kawasan Kopelma Darussalam.
Meski baru tiba dari Jakarta, Safrizal langsung menuju lokasi tanpa beristirahat. Ia mengaku harus berpacu dengan waktu karena proses pemulihan Aceh kini memasuki fase yang sangat menentukan.
Aceh Terima Porsi Anggaran Terbesar
Safrizal menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh alokasi Rp58,9 triliun, atau lebih dari separuh total anggaran nasional.
Anggaran tersebut dibagi dalam tiga tahap pelaksanaan:
- 2026: Rp24,215 triliun
- 2027: Rp20,219 triliun
- 2028: Rp14,539 triliun
Menurut Safrizal, untuk tahun 2026 nilai belanja yang bergerak selama masa tanggap darurat hingga akhir tahun mencapai sekitar Rp36 triliun, dan pelaksanaannya masih berlangsung hingga enam bulan ke depan.
Bencana Terluas dalam Sejarah Indonesia
Safrizal menyebut bencana hidrometeorologi Sumatra sebagai bencana dengan cakupan wilayah paling luas yang pernah ditangani pemerintah Indonesia.
Jika tsunami Aceh 2004 menjadi bencana dengan korban jiwa terbesar, maka bencana hidrometeorologi 2025 memiliki tingkat sebaran kerusakan yang jauh lebih kompleks karena melanda puluhan daerah secara bersamaan.
Di Aceh sendiri, bencana melanda:
- 18 kabupaten/kota
- 226 kecamatan
- sekitar 3.300 gampong
Dampaknya sangat besar, mulai dari rusaknya permukiman, lahan pertanian, perkebunan, fasilitas kesehatan, sekolah hingga jaringan jalan dan jembatan.
Sebanyak 2.108.582 kepala keluarga sempat terdampak pengungsian dan sekitar 37 ribu rumah mengalami kerusakan.
“Sungguh luas dan besar musibah itu,” kata Safrizal.
Pemerintah Hadir Sejak Hari Pertama
Safrizal mengenang dirinya langsung menuju Aceh pada 29 November 2025, ketika komunikasi terputus akibat listrik padam dan akses informasi lumpuh.
Saat itu ia sedang bertugas di Tapanuli Utara menangani banjir bandang sebelum akhirnya diterbangkan menggunakan pesawat kecil menuju Aceh.
Pemandangan yang dilihatnya menjadi pengalaman paling emosional sepanjang karier birokrasinya.
Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan memilih menetap hampir penuh di Aceh untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, keberhasilan fase tanggap darurat tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dunia usaha, organisasi kemanusiaan hingga masyarakat.
Infrastruktur Mulai Pulih
Safrizal memaparkan berbagai capaian pemulihan selama masa transisi darurat.
Di sektor infrastruktur nasional:
- 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi 100 persen.
- 23 jembatan nasional telah pulih sepenuhnya.
Untuk infrastruktur daerah:
- 1.543 dari 1.638 ruas jalan daerah telah ditangani (94,2 persen).
- 380 dari 655 jembatan daerah telah diperbaiki.
Sektor pendidikan juga telah kembali berjalan normal.
Sebanyak 3.120 sekolah yang sebelumnya terdampak kini telah melaksanakan proses belajar mengajar, baik di gedung asal, bangunan sementara maupun lokasi relokasi.
Di sektor kesehatan:
- 867 Puskesmas telah kembali beroperasi.
- Dua Puskesmas yang rusak berat dipindahkan ke bangunan modular.
- Puluhan fasilitas kesehatan lain sedang direhabilitasi atau disiapkan relokasi.
Huntara Hampir Rampung, Huntap Terus Dibangun
Program penyediaan hunian sementara juga menunjukkan progres signifikan.
Dari target 18.943 unit huntara, sebanyak:
- 18.861 unit telah selesai dibangun (99 persen),
- 18.784 unit telah dihuni masyarakat.
Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) terus berjalan.
Target jangka panjang mencapai 37.323 unit, dengan perkembangan hingga 22 Juli 2026:
- 401 unit selesai dibangun.
- 1.832 unit sedang dalam proses konstruksi oleh BNPB, Polri, Buddha Tzu Chi, serta berbagai mitra pembangunan.
Build Back Better
Safrizal menegaskan pembangunan kembali Aceh tidak hanya mengejar penyelesaian proyek fisik, tetapi juga memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Ia menekankan konsep Build Back Better, Safer and More Resilient, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman terhadap bencana, dan lebih tangguh menghadapi risiko di masa depan.
Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua,” tutup Safrizal.(*)
