BANDA ACEH | KoranAceh.net — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bergerak cepat memediasi perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, hingga berujung damai.
Kedua pimpinan daerah itu tampak berangkulan usai mencapai kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung Kamis malam (2/4/2026) di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh.
Langkah cepat ini ditempuh Pemerintah Aceh sebagai bentuk tanggung jawab menjaga stabilitas pemerintahan daerah, demi kepentingan masyarakat serta kelancaran pembangunan di Pidie Jaya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Ketua MPU Pidie Jaya, Abiya Kuta Krueng.
Rangkaian mediasi diawali dengan makan malam bersama, sebelum dilanjutkan pertemuan terbatas antara Wagub, Bupati, Wakil Bupati, dan para tokoh masyarakat.
Dalam forum tertutup tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan serta komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang sempat mencuat ke publik.
Upaya mediasi yang dilakukan Fadhlullah berlangsung intens sejak pagi hari. Ia terlebih dahulu bertemu secara terpisah dengan Hasan Basri untuk menyerap aspirasi dan memahami persoalan dari sudut pandang wakil bupati.
Selanjutnya, pada siang hari, Fadhlullah menerima Sibral Malasyi guna memperoleh perspektif dari pihak bupati. Sore harinya, ia kembali berdiskusi dengan tokoh masyarakat Pidie Jaya yang turut mendorong upaya perdamaian.
Puncak mediasi berlangsung pada malam hari, ketika seluruh pihak dipertemukan dalam satu forum. Melalui dialog yang konstruktif, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai.
Momen rekonsiliasi ditandai tidak hanya dengan berjabat tangan, tetapi juga berangkulan antara Sibral Malasyi dan Hasan Basri, disaksikan langsung oleh Wagub serta para tokoh masyarakat.
“Mediasi ini merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya, agar upaya pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, perdamaian tersebut penting untuk memastikan roda pemerintahan kembali berjalan stabil dan solid.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan dapat kembali fokus pada pelayanan masyarakat dan memastikan pembangunan di Pidie Jaya terus bergerak maju,” katanya.
Dengan berakhirnya perselisihan ini, diharapkan stabilitas pemerintahan di Pidie Jaya semakin terjaga dan seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.[]
