Banda Aceh | KoranAceh.net – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab meminta agar polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) segera diselesaikan melalui dialog antara eksekutif dan legislatif.
Kepada media, di Banda Aceh, Rabu (8/4), Daniel mengatakan, komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk menghindari kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kami mengharapkan eksekutif dan legislatif Aceh untuk bisa duduk bersama agar JKA tetap seperti biasa dan tidak mengalami pembatasan seperti informasi yang banyak beredar dan telah menjadi polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Politisi muda dari Partai NasDem itu menegaskan bahwa JKA tidak boleh dikorbankan dalam situasi apa pun, terlebih dalam kondisi Aceh yang masih menghadapi dampak bencana ekologis.
“JKA harus tetap seperti biasa. Apalagi untuk korban bencana ekologis, karena kesehatan para korban terdampak jauh lebih penting dibanding pembangunan infrastruktur lain,” tegasnya.
Ia juga optimistis bahwa dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRA, persoalan ini dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
“Dengan kebersamaan antara Gubernur dan anggota DPRA, masalah JKA ini bisa diselesaikan dengan baik dan rakyat Aceh mendapat perlindungan secara penuh sesuai qanun dan UUPA,” tambahnya.
Bencana Ekologis dan Urgensi JKA
Pernyataan Daniel bukan tanpa dasar. Aceh baru saja menghadapi bencana ekologis besar pada akhir 2025 yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan terhadap layanan kesehatan justru meningkat. Banyak warga: Mengalami gangguan kesehatan pascabencana, Kehilangan akses ekonomi dan Bergantung pada layanan kesehatan gratis.
Jika JKA dikurangi atau dibatasi, maka dampaknya akan sangat nyata: Lonjakan beban biaya kesehatan rumah tangga, Penurunan akses layanan medis dan Risiko krisis kesehatan di wilayah terdampak.
Artinya, JKA bukan sekadar program rutin—melainkan instrumen mitigasi dampak sosial pascabencana. Kalau Otsus berkurang, kan Aceh mendapat pengembalian TKD yang bisa digunakan, kata Daniel.
Duduk bersama antara eksekutif dan legislatif, tambah Daniel Abdul Wahab, menjadi jalan tengah yang rasional, karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar program-melainkan hak hidup dan kesehatan rakyat Aceh. Demikian Daniel Abdul Wahab.[]
