Wali Nanggroe mengimbau aparat menahan diri di tengah bencana Aceh dan menegaskan negara harus fokus pada kemanusiaan dan pemulihan.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Di tengah krisis kemanusiaan akibat bencana hidrometeorologi, Wali Nanggroe Aceh menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Dalam siaran pers yang dirilis Jumat (26/12/2025) kemarin, Wali Nanggroe menyebut kehadiran negara dalam situasi darurat sebagai kewajiban konstitusional.
“Kehadiran negara secara nyata dan bertanggung jawab dalam situasi darurat kemanusiaan adalah kewajiban konstitusional, bukan sekadar wacana atau retorika,” ujar Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, dikutip pada Sabtu (27/12/2025).
Baca Juga :
- Wali Nanggroe Bertemu Konsul AS, Bicarakan Penanganan Pascabencana Aceh
- Wali Nanggroe Aceh Geram: “Aceh Seperti Diterkam Singa dan Hyena”
Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden yang terjadi pada 25 Desember 2025 di Aceh Utara, serta peristiwa lanjutan pada malam hari di kawasan Kreung Mane–Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Menurut Wali Nanggroe, peristiwa itu muncul ketika masyarakat Aceh masih berada dalam situasi rentan akibat bencana.
Ia menyebut warga terdampak saat ini masih bergantung pada bantuan paling dasar. Kebutuhan mendesak itu, antara lain, makanan, obat-obatan, layanan kesehatan, serta tempat berlindung yang layak dari ancaman cuaca dan lingkungan. “Masyarakat Aceh yang terdampak bencana sangat membutuhkan bantuan yang bersifat dasar,” tulis Malik Mahmud dalam pernyataannya.
Aceh, menurut dia, masih berada dalam fase berat menghadapi bencana hidrometeorologi yang meluas dan berkepanjangan. Karena itu, semua unsur—pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, ulama, dan masyarakat—diminta menahan diri dan menguatkan empati.
Dalam konteks itu, negara disebut tidak cukup hadir melalui kebijakan dan sumber daya semata. Negara, tegas Wali Nanggroe, juga harus hadir melalui keteduhan sikap, kebijaksanaan tindakan, dan keadilan dalam mengelola dinamika sosial.
Terkait insiden yang melibatkan aparat, Wali Nanggroe menyampaikan keprihatinan. Ia menekankan bahwa situasi darurat bencana menuntut pengendalian diri dari seluruh instrumen negara, terutama aparat keamanan. Sebab, lanjutnya, ukuran kekuatan negara tak terletak pada kerasnya tindakan. “Melainkan dari kemampuannya menjaga ketertiban tanpa melukai rasa keadilan dan kemanusiaan,” tulisnya tegas.
Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa Aceh telah secara sadar memilih jalan perdamaian melalui proses sejarah yang panjang dan penuh pengorbanan. Pilihan itu, menurut dia, harus dijaga dalam setiap pengelolaan dinamika sosial. Ia meminta agar pendekatan persuasif, dialogis, dan berlandaskan hukum tetap dikedepankan agar kepercayaan masyarakat terhadap negara tidak terkikis.
Baca Juga :
- Jubir GAM Kecam Dugaan Tindakan Represif TNI terhadap Warga Sipil di Lhokseumawe
- Muda Seudang Desak Panglima TNI Copot Danrem Lilawangsa
Soal dugaan pelanggaran oleh aparat, Wali Nanggroe menyatakan keyakinannya pada mekanisme internal institusi negara. Menurutnya, penyelidikan justru diperlukan untuk menjaga kehormatan institusi. Penyelidikan yang objektif, transparan, dan bertanggung jawab, tambah Malik Mahmud, merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan institusi negara. “Kepercayaan rakyat adalah fondasi utama kekuatan negara,” lanjut Malik Mahmud.
Selain itu, ia juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak memperkeruh suasana. Stabilitas Aceh, terangnya, hanya dapat dijaga jika semua pihak menahan diri dan menghormati hukum. Untuk itu, ia menekankan, pentingnya sikap saling menghormati, patuh terhadap hukum, serta kesadaran akan tanggung jawab bersama sebagai satu bangsa.
Di luar respons atas insiden, Wali Nanggroe menyoroti agenda pemulihan Aceh pascabencana. Ia menegaskan bahwa kemanusiaan harus menjadi fokus utama negara, termasuk percepatan pembentukan dan pengaktifan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa perdamaian Aceh merupakan aset nasional yang wajib dijaga oleh seluruh unsur negara. Wali Nanggroe mengingatkan agar tidak ada tindakan yang berpotensi melemahkan rasa aman dan kepercayaan publik, di tengah situasi Aceh yang masih berkembang.
“Pemulihan Aceh tidak boleh terfragmentasi, melainkan harus dikelola secara terpadu demi martabat, keadilan, dan masa depan rakyat Aceh. Menjaganya bukan hanya tanggung jawab masyarakat Aceh, tetapi juga tanggung jawab seluruh unsur negara,” pungkas Malik Mahmud. []
