KoranAceh.Net | Jakarta— Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyampaikan simpati dan solidaritas masyarakat Eropa atas bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, termasuk Aceh, dalam pertemuan resmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, Kamis, 18 Desember 2025.
Pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Kantor Delegasi Uni Eropa, Menara Astra, Jakarta Pusat, tersebut disebut sebagai forum dialog strategis antara Aceh dan Uni Eropa. Namun, di tengah besarnya dampak bencana—banjir dan longsor yang menelan korban jiwa, merusak permukiman, serta melumpuhkan ekonomi rakyat—muncul pertanyaan publik: apakah simpati ini akan berujung pada aksi konkret, atau berhenti sebagai ungkapan diplomatik semata?
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa Wali Nanggroe hadir bersama delegasi, termasuk anggota Tim Evaluasi Implementasi MoU Helsinki: Prof. Dr. Syahrizal Abas, Prof. Dr. Yusri Yusuf, dan Dr. Raviq. Dari pihak Uni Eropa, Duta Besar didampingi Duta Besar Spanyol, Wakil Duta Besar Belanda, serta Atase Politik Delegasi Uni Eropa.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan hangat. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Uni Eropa menegaskan bahwa simpati yang disampaikan merupakan wujud solidaritas komunitas Eropa terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia juga menyatakan komitmen Uni Eropa untuk terus membangun hubungan kemitraan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan kerja sama jangka panjang.
Namun demikian, tidak ada pernyataan eksplisit terkait dukungan bantuan kemanusiaan langsung, dukungan teknis penanggulangan bencana, maupun skema pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pertemuan tersebut. Padahal, Uni Eropa selama ini dikenal memiliki instrumen bantuan kemanusiaan dan iklim yang cukup kuat di berbagai kawasan dunia.
Selain isu kebencanaan, pembahasan pertemuan justru banyak difokuskan pada peluang kerja sama di bidang pendidikan, pengembangan olahraga, dan pertukaran budaya antara Aceh dan negara-negara Eropa. Kedua pihak sepakat bahwa pengembangan sumber daya manusia dan hubungan antarmasyarakat merupakan fondasi penting dalam memperkuat kemitraan.
Menanggapi simpati Uni Eropa, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta empati yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa proses pemulihan pascabencana di Aceh terus berjalan secara bertahap, dengan fokus pada pemulihan sosial, stabilisasi masyarakat, serta rekonstruksi berkelanjutan.
Namun, bagi sebagian kalangan di Aceh, ungkapan simpati saja dinilai belum cukup. Di tengah situasi darurat dan keterbatasan sumber daya daerah, publik menanti bentuk dukungan yang lebih nyata—baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, keahlian teknis mitigasi bencana, maupun kerja sama lingkungan hidup untuk mencegah bencana berulang.
Sejarah mencatat, Uni Eropa pernah memainkan peran signifikan di Aceh, khususnya pascatsunami 2004 dan dalam proses perdamaian melalui MoU Helsinki. Oleh karena itu, muncul harapan agar simpati yang disampaikan hari ini tidak berhenti sebagai basa-basi diplomatik, melainkan berlanjut menjadi tindakan konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat Aceh di tengah krisis.[]
