 |
| Juru bicara DPRK Banda Aceh, Aulia Rahman. (Foto: Dok. DPRK Banda Aceh). |
DPRK Banda Aceh serahkan hasil reses, fokus ekonomi UMKM dan infrastruktur. Drainase tersumbat dan kasus HIV/AIDS juga jadi sorotan warga.
koranaceh.net | Banda Aceh –
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan berbagai
aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses III tahun 2025, kepada
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Sidang Paripurna Pelaporan Hasil Reses
Masa Persidangan I Tahun 2025–2026, Rabu (8/10/2025) di Gedung DPRK
setempat.
Juru bicara DPRK Banda Aceh,
Aulia Rahman, dalam laporannya
menyebutkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat berfokus pada peningkatan
ekonomi, khususnya dukungan terhadap usaha peternakan dan pengembangan UMKM.
Baca Juga:
“Masyarakat banyak meminta bantuan hewan ternak dan bibit lele untuk kelompok
tani. Sementara dari kalangan ibu-ibu, mereka berharap ada bantuan peralatan
memasak, mesin jahit, hingga perlengkapan katering untuk mendukung usaha
kuliner,” ujar Aulia.
Selain itu, warga juga mengusulkan agar
Pemko Banda Aceh memperbanyak
program pelatihan keterampilan, seperti menjahit, membuat kue, hingga
pengembangan UMKM berbasis digital. Para pedagang kecil juga meminta bantuan
teratak atau tenda jualan untuk
mempermudah aktivitas mereka di lapangan.
Di bidang
pembangunan infrastruktur,
aspirasi warga meliputi permintaan pembangunan jalan rabat beton di pemukiman,
pemasangan lampu penerangan jalan, pita kejut, dan cermin tikungan. Sejumlah
warga juga mengeluhkan genangan air saat musim hujan dan meminta Pemko
memperbaiki serta membersihkan saluran drainase yang tersumbat.
“Warga Banda Aceh juga berharap perhatian penuh terhadap pembangunan rumah
layak huni bagi masyarakat miskin, baik pembangunan baru maupun rehabilitasi,”
tambah Aulia.
Baca Juga:
Sementara di bidang
agama dan sosial, warga
mengusulkan bantuan untuk rehabilitasi masjid, meunasah, dan balai pengajian,
termasuk pembangunan bak penampungan air bagi tempat ibadah.
Adapun di bidang kesehatan,
masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS di
Banda Aceh dan berharap pemerintah lebih aktif dalam melakukan edukasi dan
penanganan penyakit tersebut.
Menurut Aulia, kegiatan
reses menjadi wadah penting
bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, dan saran kepada pemerintah.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian
serius Pemko Banda Aceh dan ditindaklanjuti oleh
organisasi perangkat daerah (OPD)
terkait.
“Semua masukan ini kami teruskan kepada pemerintah kota agar dijadikan rujukan
dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar menyentuh
kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
❖
