 |
| Wakil gubernur Aceh, Fadhlullah melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI di Gedung BSI Banda Aceh, Rabu (17/9/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Wagub Aceh minta Komisi VI DPR RI bantu perkuat wewenang BPKS Sabang yang dinilai terhambat regulasi untuk optimalkan potensi ekonomi daerah.
koranaceh.net | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk membantu memperkuat kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Menurutnya, kendala regulasi yang membatasi wewenang BPKS menjadi penghambat utama optimalisasi potensi ekonomi Sabang dan Aceh secara keseluruhan.
Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam pertemuan langsung dengan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Gedung Landmark BSI, Banda Aceh, Rabu, 17 September 2025. Kunjungan kerja dewan ini secara spesifik membahas tiga isu strategis, yaitu pengembangan ekonomi syariah, ketahanan energi listrik, dan pengembangan Kawasan Sabang.
Fadhlullah memaparkan, posisi geografis Aceh yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka merupakan keunggulan strategis yang belum termanfaatkan secara maksimal. Ia menilai, manfaat ekonomi dari posisi tersebut tidak bisa diraih secara optimal jika BPKS sebagai otoritas pengelola Kawasan Perdagangan Bebas Sabang tidak memiliki wewenang yang kuat dan memadai.
“Kami berharap Komisi VI DPR RI dapat membantu Aceh dalam upaya memperkuat pengelolaan BPKS Sabang serta memaksimalkan potensi strategis lainnya,” ujar Fadhlullah.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian BUMN, PT PLN, BSI, dan BPKS tersebut, ia menjelaskan bahwa penguatan otoritas BPKS akan menjadi kunci untuk menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di gerbang barat Indonesia.
Fadhlullah merinci sejumlah sektor potensial Aceh, mulai dari energi, industri, pertanian, perikanan, hingga pariwisata yang didukung oleh fasilitas pelabuhan dan kawasan industri.
“Aceh memiliki posisi strategis di barat Indonesia, kaya akan sumber daya alam, serta didukung oleh fasilitas pelabuhan dan kawasan industri yang terus berkembang,” tambahnya.
Tim Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh M. Nasim Khan dari Fraksi PKB hadir bersama sejumlah anggota lintas fraksi untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi Aceh. Turut hadir dalam rombongan antara lain Ahmad Labib (Golkar), Unru Baso (Gerindra), Randi Zulmariadi (NasDem), Askweni (PKS), dan Faujia Helga (Demokrat).
Pemerintah Aceh berharap pertemuan ini dapat menghasilkan tindak lanjut konkret di tingkat pusat, terutama dalam mendorong revisi atau penyesuaian regulasi yang selama ini dinilai membatasi ruang gerak BPKS. Menurut Wagub, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat sangat dibutuhkan untuk menerobos hambatan regulasi tersebut.
“Keunggulan geografis, kekayaan alam, dan kekuatan sektor perdagangan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Aceh,” pungkas Fadhlullah, seraya mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan modal di Aceh. [*]
