Ukur Kepuasan Publik dan Persepsi Korupsi, Disdik Aceh Gelar Survei Online

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis. (Foto: Dok. Koran Aceh).

Disdik Aceh gelar survei online untuk ukur kepuasan masyarakat (IKM) dan Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publik diajak berpartisipasi beri masukan.

koranaceh.net | Banda Aceh – Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh meluncurkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara daring untuk mengukur kualitas dan integritas pelayanan publik di sektor pendidikan. Survei ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan, tetapi juga secara khusus mengukur persepsi anti-korupsi di lingkungan dinas.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, menyatakan survei ini menjadi wadah resmi bagi masyarakat, guru, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menilai layanan Disdik Aceh serta cabang dinas di seluruh kabupaten/kota. Partisipasi publik diharapkan dapat memberikan evaluasi yang komprehensif untuk perbaikan ke depan.

“Survei ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan. Hasilnya akan menjadi cermin bagi kami dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan ke depan,” ujar Marthunis.

Survei ini dapat diakses oleh publik melalui tautan https://s.id/SKMDISDIKACEH serta kanal media sosial resmi Disdik Aceh.

Sesuai pedoman dari KemenPAN-RB, terdapat sembilan indikator utama yang diukur dalam survei kepuasan, mencakup kemudahan prosedur, kecepatan layanan, kewajaran biaya, hingga kompetensi dan keramahan petugas.

Hal yang menjadi sorotan dalam survei ini adalah adanya instrumen tambahan untuk menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Melalui instrumen ini, masyarakat dapat memberikan penilaian terkait potensi praktik di luar prosedur, pungutan liar (pungli), hingga keberadaan percaloan dalam layanan pendidikan.

“Kami ingin setiap suara terdengar. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan berharga untuk meningkatkan mutu layanan,” tambah Marthunis.

Dengan menggabungkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK), Disdik Aceh berharap dapat memetakan kekuatan dan kelemahan secara lebih akurat. Hasil survei ini akan dijadikan dasar untuk merancang kebijakan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berintegritas. [*]