 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajarannya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025). (Foto: HO-Kemenkeu Biro KLI/Zalfa’ Dhiaulhaq). |
Pemerintah suntikkan Rp200 T ke bank BUMN untuk dorong ekonomi. Paket kebijakan baru mencakup perpanjangan bantuan pangan & perlindungan BPJS bagi ojol.
koranaceh.net – Pemerintah secara resmi meluncurkan serangkaian paket kebijakan ekonomi baru yang didukung dengan suntikan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara (BUMN).
Langkah ganda ini diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat, 12 September 2025, sebagai upaya strategis untuk mengakselerasi program pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian nasional.
Menteri Keuangan Purbaya memastikan dana sebesar Rp200 triliun tersebut mulai ditransfer pada hari yang sama. Alokasinya dirinci sebagai berikut: Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Purbaya menegaskan dana ini bukanlah dana darurat, melainkan dana pemerintah yang ditempatkan di bank komersial untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
“Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini,” ujar Menteri Keuangan Purbaya yang dikutip dari keterangan resminya.
Sejalan dengan injeksi likuiditas tersebut, Menko Airlangga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan segera dieksekusi. Di antaranya adalah perpanjangan bantuan pangan, perluasan kesempatan magang bagi lulusan baru, serta ekspansi insentif pajak. Salah satu terobosan utamanya adalah perluasan jaminan sosial bagi pekerja lepas atau mitra, seperti pengemudi ojek online (ojol).
“Kemudian juga fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojek online. Nah ini kita akan dorong juga. Pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya, teknisnya sedang kita siapkan,” ujar Menko Airlangga.
Untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, pemerintah akan membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas. Menteri Keuangan menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk mendukung inisiatif ini dari sisi anggaran.
“Semua sudah dijelaskan Pak Menko. Tapi yang jelas Menteri Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini semaksimal mungkin. Nanti Pak Menko akan membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik,” tukas Menkeu Purbaya. [*]
