 |
| Ilustrasi koperasi desa merah putih di Aceh. (Foto: Dok. Koran Aceh). |
Pemerintah usul Data Desa Presisi jadi solusi kemandirian fiskal daerah yang 80 persen bergantung ke pusat.
koranaceh.net – Pemerintah mendorong pemanfaatan Data Desa Presisi sebagai solusi ganda untuk mengatasi dua masalah fundamental ekonomi nasional, yakni tingginya ketergantungan fiskal 80 persen pemerintah daerah (pemda) terhadap dana transfer pusat dan inefisiensi anggaran negara.
Gagasan ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Urgensi Data Desa Presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih” yang disiarkan CNN Indonesia, pada Jumat, 12 September 2025.
Wamendagri Bima Arya mengungkapkan data mengkhawatirkan bahwa delapan dari sepuluh pemda di Indonesia masih sangat bergantung pada dana dari Jakarta. Kondisi ini membuat daerah rentan mengalami gejolak pembangunan setiap kali pemerintah pusat melakukan penyesuaian atau efisiensi anggaran.
“Hari ini 80 persen pemerintah daerah tergantung dari dana transfer pusat. Makanya, ketika dana transfer pusat ada penyesuaian, kemudian [daerah] goyang,” kata Bima Arya seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Menurutnya, Data Desa Presisi dapat menjadi instrumen bagi pemda untuk memetakan potensi sumber daya lokal secara akurat. Dengan pemetaan ini, pemda dapat merancang kebijakan yang efektif untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal.
“Bisa dibayangkan kalau setiap desa dengan data presisi ini memanfaatkannya secara maksimal, tentu terbangun ekosistem dan PAD-nya terkerek naik. Pertumbuhan ekonomi nasional harus didukung oleh daerah,” tambahnya.
Dari sisi pemerintah pusat, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa data akurat hingga level desa adalah kunci efisiensi anggaran negara yang terbatas. Ia menyebut penggunaan Data Desa Presisi bersifat mendesak agar setiap kebijakan, terutama yang menyangkut subsidi, bisa tepat sasaran.
“Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas Data Desa Presisi akan sangat membantu efisiensi. Saya mengharapkan penggunaannya menjadi urgent untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah, termasuk presiden,” ujar Ferry.
Sebagai contoh konkret, ia menjelaskan bahwa dengan data ini, program subsidi seperti LPG 3 kg dapat dipastikan hanya sampai ke rumah tangga yang benar-benar berhak, menutup celah penyalahgunaan oleh kelompok masyarakat mampu. [*]
