 |
| Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Kemenko Kumham Imipas Provinsi Aceh serta rapat terkait dukungan pembukaan pelayanan langsung Aceh-Penang (Malaysia) diruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Pelayaran Krueng Geukueh-Penang ditargetkan beroperasi akhir Oktober 2025. Pemprov Aceh & Kemenko Kumham Imipas matangkan persiapan dalam rakor.
koranaceh.net ‒ Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat menargetkan pelayaran internasional rute Krueng Geukueh-Penang, Malaysia, dapat beroperasi secara resmi pada akhir Oktober 2025.
Kepastian ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama jajaran Kemenko Kumham Imipas di Banda Aceh, Kamis, 11 September 2025.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) telah rampung.
“Pelabuhan Krueng Geukueh terbuka untuk pelayaran internasional. Semoga akhir Oktober nanti kita bisa launching sesuai timeline,” ujarnya.
Sebagai langkah persiapan, Asisten Deputi Kerjasama Keimigrasian, Herdaus, menambahkan bahwa tim akan segera meninjau kesiapan teknis di kedua pelabuhan.
“Dalam waktu dekat ini, pelabuhan di Lhokseumawe akan ditinjau langsung untuk melihat sejauh mana kesiapannya, demikian pula pelabuhan di Penang,” kata Herdaus.
Wakil Gubernur Fadhlullah menekankan pentingnya keberlanjutan rute ini, belajar dari pengalaman sebelumnya.
“Dulu itu sempat ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun berhenti di tengah jalan. Kita harapkan rute yang baru ini bisa beroperasi maksimal dan berkelanjutan,” ucapnya.
Harapan ini disambut dukungan penuh pemerintah pusat melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Dr. Nofli, yang menyebut Aceh sebagai salah satu provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif.
Dalam rapat yang sama, Wagub Fadhlullah juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan sejumlah isu strategis lainnya, termasuk usulan penerbangan umrah langsung dari Aceh dan pembentukan Lapas Syariat untuk memperkuat kearifan lokal. [*]
