 |
| Ilustrasi. (Foto: Ist). |
Kemen-UMKM dorong hilirisasi nilam di Aceh dan daerah lain untuk tingkatkan nilai tambah. Program BISLAF diluncurkan guna hubungkan UMKM dengan bank.
koranaceh.net | Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi atau pengolahan lanjutan komoditas nilam. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia sebagai produsen utama minyak atsiri dunia.
Upaya ini diwujudkan melalui program fasilitasi teknologi dan pembiayaan yang menghubungkan para pelaku UMKM di sektor minyak atsiri dengan lembaga perbankan. Inisiatif ini disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, saat membuka rangkaian kegiatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Bagi Usaha Skala Kecil Komoditas Atsiri dan Business Matching Pembiayaan & Investasi UMKM Atsiri Program Bisnis Layak Funding (BISLAF) secara virtual, pada Rabu, 17 September 2025.
“Hilirisasi bukan sekadar proses industri, melainkan strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing,” ujar Temmy, dikutip pada Minggu, 21 September 2025.
Pemerintah menyoroti bahwa Indonesia merupakan pemain kunci di pasar minyak atsiri global, di mana minyak nilam menjadi komoditas andalan yang menyumbang sekitar 54 persen dari total ekspor minyak atsiri nasional. Nilai ekspornya mencapai 141,32 juta dolar AS (sekitar Rp 2,32 triliun) dan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.
Meskipun demikian, Temmy menekankan adanya masalah mendasar. Daerah-daerah sentra produksi utama seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi, sebagian besar masih mengekspor nilam dalam bentuk bahan mentah atau minyak kasar dengan nilai tambah yang rendah.
“Karena itu, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha UMKM,” tegasnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan program BISLAF (Bisnis Layak Funding). Program ini secara spesifik mempertemukan pengusaha UMKM minyak atsiri dengan empat lembaga keuangan—BRI, BSI, BNI, dan Bank SulutGo—untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Menurut data pemerintah per Mei 2025, akses UMKM terhadap kredit perbankan secara umum masih terbatas. Rasio kredit UMKM baru mencapai 18,5 persen (Rp 1.503 triliun) dari total kredit nasional, jauh dari target pemerintah sebesar 30 persen.
“Lewat penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi UMKM mengakses pembiayaan. Kebijakan ini memberikan dorongan positif bagi sektor strategis, termasuk minyak atsiri,” kata Temmy.
Ia menambahkan, data awal menunjukkan sektor ini membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 22,5 miliar untuk peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi. Selain pembiayaan, kementerian juga menyiapkan program pendukung lain seperti platform asistensi digital untuk bimbingan teknis dan manajerial. [*]
