 |
| Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A Jalil, dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) yang baru, Filius Yuliandi, pada Jumat (19/9/2025) di Aula Kantor Bupati Aceh Utara. (Foto: HO-Humas Pemkab Aceh Utara). |
Dalam pertemuan dengan Dirut PT PIM, Bupati Aceh Utara tuntut prioritas tenaga kerja lokal dan atasi kelangkaan serta mahalnya harga pupuk subsidi di tingkat petani.
koranaceh.net | Aceh Utara – Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyampaikan tiga permintaan tegas kepada Direktur Utama baru PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Filius Yuliandi, dalam sebuah pertemuan di Aula Kantor Bupati.
Tiga isu krusial yang diangkat adalah prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal, kelangkaan pupuk subsidi yang harganya melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta sinkronisasi program tanggung jawab sosial perusahaan.
Pertemuan yang digelar pada Jumat, 19 September 2025, ini menjadi ajang pertama bagi manajemen baru perusahaan BUMN tersebut untuk berdialog langsung dengan kepala daerah. Bupati yang akrab disapa Ayahwa ini memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Isu yang paling keras disuarakan adalah soal ketenagakerjaan. Ismail menuntut agar PT PIM secara nyata mengutamakan putra-putri Aceh Utara dalam setiap rekrutmen. Ia menggunakan sebuah pepatah Aceh yang tajam untuk menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
“Saya minta, tenaga kerja di PIM asal Aceh Utara. Jangan sampai, buya krueng teudong-dong, buya tamong meuraseuki (buaya sungai hanya bisa termangu, buaya pendatang yang menikmati rezeki),” tegas politisi Partai Aceh tersebut, seperti dikutip dari siaran persnya, pada Minggu, 21 September 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah klasik yang terus meresahkan petani, yakni kelangkaan pupuk bersubsidi. Ia menyatakan bahwa di lapangan, pupuk tidak hanya sulit didapat, tetapi juga seringkali dijual dengan harga di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami minta dipastikan jangan langka, harus sampai ke tingkat desa, sesuai regulasinya. Bahkan praktiknya dijual di atas HET,” sebut Ismail.
Terakhir, ia meminta agar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR dari PT PIM ke depan harus dikoordinasikan secara penuh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Niat kita sama-sama baiknya untuk rakyat, tapi kalau tumpang tindih, itu merugikan rakyat lainnya,” tegasnya.
Menanggapi tiga permintaan tersebut, Direktur Utama PT PIM, Filius Yuliandi, yang baru menjabat, menyatakan selama ini PT PIM telah memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Aceh Utara dan selalu berkoordinasi dengan Bappeda terkait dana sosial.
“Intinya kami mendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk program Aceh Utara Bangkit. Sesuai bidang kami, bangkit dari persoalan pertanian dan ekonomi,” pungkas Filius. [*]
