 |
| Jajaran pimpinan BPMA saat memaparkan capaian kinerja di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPRA dalam sebuah pertemuan kerja di Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (18/9/2025). (Foto: HO-BPMA). |
BPMA laporkan kinerja lampaui target ke DPRA. Komisi III apresiasi, namun minta BPMA buat terobosan inovatif dan utamakan kepentingan rakyat Aceh.
koranaceh.net | Banda Aceh – Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) memaparkan realisasi kinerjanya untuk tahun 2024 dan semester I 2025 yang diklaim telah melampaui target dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Meskipun mengapresiasi capaian tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberikan catatan kritis dan meminta BPMA untuk membuat terobosan inovatif serta konsisten mengedepankan kepentingan rakyat Aceh.
Permintaan ini mengemuka dalam pertemuan kerja antara jajaran pimpinan BPMA dan Komisi III DPRA yang digelar di Gedung DPRA, Banda Aceh, pada Kamis (18/9/2025).
Kepala BPMA, Nasri Djalal, dalam pemaparannya menyatakan hasil kinerja yang positif ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran lembaganya. Ia menegaskan komitmen BPMA untuk terus bersinergi dengan DPRA sebagai perwakilan rakyat.
“Alhamdulillah, hasil kinerja BPMA untuk tahun 2024 dan Semester I 2025 melebihi dari target yang ditetapkan,” ujar Nasri Djalal. “BPMA akan mengawal ketat kegiatan hulu migas di Aceh secara transparan, akuntabel, dan profesional,” lanjutnya, dilansir dari laman resmi BPMA, pada Kamis (25/9/2025).
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas capaian BPMA. Namun, ia mengingatkan bahwa BPMA adalah lembaga yang lahir dari rahim perjanjian damai MoU Helsinki, sehingga memiliki tanggung jawab moral dan historis yang lebih besar.
“Kehadiran BPMA di Aceh merupakan hasil dari MoU Helsinki. Oleh karena itu, BPMA harus konsisten dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat Aceh dalam setiap kebijakan dan kegiatannya,” tegas Aisyah Ismail.
Politisi yang akrab disapa Kak Iin ini menyampaikan beberapa catatan penting. Ia meminta agar BPMA tidak hanya terpaku pada kegiatan rutin, tetapi harus mampu menciptakan terobosan-terobosan baru agar manfaat dari sektor hulu migas dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Aceh.
“Tidak hanya bekerja pada kegiatan rutin, BPMA harus dapat membuat terobosan-terobosan inovatif agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh rakyat Aceh,” pesannya.
Selain itu, Aisyah Ismail juga menyoroti kondisi fasilitas penunjang operasional BPMA yang dinilai belum memadai. Ia mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan optimal, baik dalam bentuk penyediaan gedung kantor yang layak maupun alokasi anggaran belanja operasional yang cukup.
“Dukungan infrastruktur dan operasional yang optimal dari pemerintah pusat sangat crucial agar BPMA dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih maksimal untuk kemajuan Aceh,” pungkasnya.
